Oleh: Endang Kurnia
Direktur Madani Private Learning Indramayu
Tahun 2020, isu kesehatan menjadi sorotan dibanding isu lainnya lantaran wabah Covid-19 yang awalnya muncul di Tiongkok pada akhir Desember 2019. Walaupun waktu itu disepelekan oleh pejabat paling berwenang, akhirnya ditetapkan juga sebagai pandemi, yaitu wabah penyakit yang terjadi secara luas di seluruh dunia. Awal 2020 penyakit baru ini telah merebak ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Kasus positif Covid-19 di Indonesia pertama kali dideteksi pada 2 Maret 2020 ketika dua orang terkonfirmasi tertular dari seorang warga negara Jepang.
Pada 9 April, pandemi sudah menyebar ke 34 provinsi dengan DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Jawa Barat sebagai provinsi paling terpapar virus korona. Sampai 21 Desember, Indonesia telah melaporkan 671.778 kasus positif menempati peringkat pertama terbanyak di Asia Tenggara. Dalam hal angka kematian, Indonesia menempati peringkat ketiga terbanyak di Asia (20.085 kematian). Saat tulisan ini dimuat tentu angka-angka tersebut telah meningkat lagi. Masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan menjadi salah satu tantangan terberat dalam mengatasi penularan wabah Covid-19.
Padahal pemerintah tanpa henti terus mengingatkan masyarakat agar tetap konsisten menjalankan protokol kesehatan, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan (3M). Ketidakpatuhan dalam menjalankan protokol kesehatan kerap menjadi pertimbangan pemerintah untuk memberlakukan pembatasan sosial. Secara faktual, belum optimalnya masyarakat menjalankan protokol kesehatan antara lain tecermin dari pesan 3M. Meskipun pemerintah dan media cukup gencar mengingatkan agar mematuhi 3M, dalam sebuah survei, masih ada sekitar 8,02% penduduk tidak memakai masker, sekitar 26,46% tidak menjaga jarak, dan sekitar 22,29% tidak mencuci tangan. Ini bukan jumlah yang dapat disepelekan, dan bukan mustahil kasus ini terus meningkat. Bahkan pengelola destinasi wisata dan pusat perbelanjaan diminta mengurangi jam operasional selama libur Natal dan Tahun Baru 2021. Gubernur menyampaikan instruksi tersebut kepada para bupati/wali kota di Jawa Tengah untuk mencegah kerumunan di wilayah masing-masing. Apabila pemkab/pemkot tidak mampu melakukannya, ia mengancam akan menutup asal titik keramaian tersebut.
Proyeksi 2021
Tahun 2021 dapat dipastikan kita masih berkutat dengan Covid-19 meskipun rencana vaksinasi akan dimulai awal tahun. Pertanyaannya kemudian, akankah kita memasuki gelombang kedua? Ada beberapa faktor yang membuat terjadi gelombang kedua tersebut? Mula-mula adalah semakin kendornya perilaku menjalankan protokol kesehatan hingga kasus impor. Lalu, ada imported case yang menular cepat sehingga sulit untuk direm. Kita tentu mengharap gelombang kedua Covid-19, sebagaimana beberapa negara Eropa, tidak terjadi pada 2021. Namun Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meyakini, semua negara di belahan dunia masih menghadapi ancaman gelombang kedua Covid-19, tentu saja termasuk Indonesia.
Meskipun berbagai negara telah melakukan upaya yang luar biasa dalam meminimalkan penyebarannya, tidak luput juga dari ancaman gelombang kedua. Padahal, gelombang pertama belum juga usai. Juga, ada kemungkinan pada tahun ini telah muncul varian baru hasil mutasi dari virus penyebab Covid-19. Konon hasil mutasi ini lebih cepat menyebar dibanding yang ada sekarang. Mutasi ini dikabarkan telah terjadi di Inggris pada akhir tahun ini. Jangan disepelekan. WHO telah mengumumkan, virus korona yang bermutasi telah terdeteksi di Australia, Belanda, dan Denmark. Bahkan Pemerintah New South Wales, Australia, menyebut warga yang pulang dari Inggris membawa virus korona jenis baru. Agar kita tidak kecolongan lagi, harus berani melarang penerbangan dari dan menuju Inggris. Kita belum bisa sepenuhnya mengatasi Covid-19, jangan ditambah dengan penyebaran hasil mutasi.
Pemerintah telah menganggarkan Rp 84,3 triliun untuk Kementerian Kesehatan pada APBN 2021. Anggaran tersebut terbesar kelima dari seluruh kementerian/lembaga atau 6,2 persen dari porsi APBN. Tidak cuma itu, Kemenkes juga mendapat anggaran untuk pos pemulihan ekonomi Rp 25,4 triliun. Anggaran tersebut digunakan untuk pengadaan vaksin Covid- 19, imunisasi, sarana prasarana, penelitian, pengembangan kesehatan, dan cadangan bantuan iuran BPJS. Kementerian Kesehatan telah menjabarkan beberapa hal yang akan menjadi prioritas dalam penggunaan anggaran tersebut. Antara lain Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), dan Angka Kematian Bayi (AKB).
Selain itu, diprediksi problem lama belum tuntas dan perlu upaya pencegahan. Antara lain pencegahan stunting, peningkatan pengendalian penyakit, baik menular maupun tidak menular. Juga penguatan health security untuk penanganan pandemi, penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) serta peningkatan sistem kesehatan nasional. Perlu komitmen untuk tetap melaksanakan program dan kegiatan prioritas, terutama dalam pencegahan dan pengendalian penyakit TB (tuberculosis) dan Covid-19. Diprediksi, penyakit tidak menular (PTM) masih mendominasi, di samping Covid-19. Berbagai PTM seperti hipertensi, stroke, kanker, dan diabetes tetap mengalami peningkatan, angka kematiannya masih melampaui penyakit menular, termasuk Covid-19. Terkait dengan Covid-19, akan dilakukan vaksinasi yang akhirnya gratis untuk masyarakat. Tentu saja vaksin tidak akan tersedia sekaligus pada 2021, melainkan secara bertahap. Tentu saja vaksinasi juga memerlukan prioritas, siapa yang akan divaksin awal.
Memasuki 2021, kita akan selalu bertanya, kapan pandemi berakhir? Terus terang, sulit memprediksi kapan tepatnya pandemi akan berakhir. Meskipun demikian, ada tanda-tanda kapan pandemi akan mereda. Pandemi tersebut hanya akan selesai atau berakhir jika ditemukan obat yang efektif, vaksin yang dapat memberikan kekebalan, serta jika telah terjadi kekebalan alamiah. Padahal kekebalan alamiah akan muncul setelah sebagian besar manusia terinfeksi Covid-19. Apabila awal tahun 2021 ini vaksinasi sudah dapat dilaksanakan pada kelompok prioritas, diharapkan segera disusul dengan kelompok-kelompok lain.***
