KAB. CIREBON, (FC).- Kabar kurang sedap menghampiri tata kelola pemerintahan desa di seluruh tanah air menjelang tahun anggaran 2026. Kebijakan efisiensi besar-besaran yang dilakukan pemerintah pusat terhadap alokasi Dana Desa (DD) mulai memicu gejolak di tingkat akar rumput.
Penurunan anggaran yang terjadi secara drastis ini dikhawatirkan bakal melumpuhkan berbagai program pemberdayaan dan infrastruktur yang telah direncanakan matang oleh pemerintah desa. Salah satu wilayah yang mulai merasakan dampak nyata dari kebijakan ini adalah Desa Gebang, Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon.
Perubahan alokasi dana yang signifikan memicu kekhawatiran serius akan terjadinya stagnansi program pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat yang selama ini menjadi motor penggerak ekonomi desa, hal itu terungkap saat pelaksanaan Musrenbang Desa di aula kantor desa setempat, Jumat (9/1).
Kuwu Gebang, Rusdi Haris, mengungkapkan bahwa perubahan anggaran Dana Desa ini sedikit banyak telah menimbulkan beragam polemik di tengah masyarakat. Menurutnya, penurunan ini berimbas langsung terhadap target dan capaian berbagai program kerja pemerintah desa yang sudah disusun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes).
“Penurunan anggaran ini memberikan dampak yang cukup terasa pada stabilitas program. Selain memicu polemik karena adanya harapan masyarakat yang tidak terpenuhi, hal ini juga menghambat akselerasi program kerja yang sudah kami canangkan,” ujar Rusdi.
Program Pengelolaan Sampah di Ujung Tanduk
Salah satu sektor yang paling terdampak dan menjadi sorotan utama adalah program pengelolaan sampah. Selama ini, Desa Gebang telah berhasil membangun sistem pengangkutan dan pengelolaan sampah yang teratur. Namun, dengan terpangkasnya anggaran, keberlanjutan program ini kini di ujung tanduk.
Rusdi menekankan bahwa penurunan anggaran ini dapat mengakibatkan ketidakstabilan lingkungan. Padahal, sebelumnya pemerintah desa telah berhasil mengedukasi masyarakat untuk mengumpulkan sampah secara terorganisir.
“Penurunan anggaran ini berisiko merusak sistem yang sudah jalan. Kita khawatir masalah lingkungan kembali muncul, mengingat sebelumnya kita sudah berhasil mengelola sampah masyarakat dengan baik,” imbuhnya.
Ironisnya, Pemerintah Desa (Pemdes) Gebang sebenarnya telah menyiapkan berbagai sarana penunjang untuk mengatasi permasalahan sampah, sebuah persoalan klasik yang menjadi momok bagi hampir seluruh desa di Kabupaten Cirebon. Namun, keterbatasan anggaran operasional akibat pemangkasan DD membuat pihak Pemdes merasa pesimis program tersebut bisa berjalan maksimal.
“Kami sudah menyiapkan segalanya, mulai dari infrastruktur hingga skema penanganan. Tapi dengan adanya penurunan anggaran ini, jujur saja kami pesimis penanganan sampah bisa dilakukan secara maksimal seperti yang direncanakan,” terang Rusdi.
Meski dihimpit keterbatasan anggaran, Pemdes Gebang enggan berpangku tangan. Rusdi menegaskan bahwa permasalahan sampah tetap menjadi prioritas utama yang harus dicarikan jalan keluarnya. Ia kini mulai melirik skema kolaborasi dan pelibatan masyarakat secara lebih aktif untuk menutupi celah anggaran yang hilang.
Strategi yang akan ditempuh adalah memperkuat kontribusi langsung dari warga serta menjalin kerjasama dengan pihak ketiga atau swasta. Menurut Rusdi, keterlibatan masyarakat bukan lagi sekadar himbauan, melainkan kunci keberlanjutan (sustainability) program di tengah krisis anggaran.
“Kami akan mengupayakan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah ini, baik melalui kontribusi langsung maupun kerjasama dengan pihak lain. Ini adalah solusi realistis agar program tidak berhenti di tengah jalan,” tegasnya.
Rusdi berharap masyarakat dapat memahami kondisi objektif terkait perubahan kebijakan anggaran dari pusat ini. Pemdes, tetap berkomitmen menjalankan aturan pemerintah sembari tetap mengupayakan solusi kreatif di lapangan.
“Masyarakat harus bisa berkontribusi secara langsung. Setidaknya dimulai dari lingkungan terkecil di sekitar rumah masing-masing dengan tetap menjaga kebersihan. Kami akan berusaha semaksimal mungkin, namun dukungan swadaya warga kini menjadi faktor penentu,” tutupnya. (Nawawi)
Discussion about this post