Dari kejauhan terdengar langkah kaki perlahan, lelaki berusia hampir satu abad itu mengenakan baju batik lengan pendek, kaca mata dengan frame tebal yang selalu menjadi ciri khasnya. Badannya yang sudah tidak muda lagi terlihat bungkuk. Istrinya selalu setia mendampingi dalam setiap acara meskipun harus bertumpu pada tongkat rotan untuk menopang tubuhnya. Malam itu di pertengahan tahun 2012, saya merupakan wartawan baru yang ditugaskan meliput pameran sketsa Jakarta yang digelar di Bentara Budaya. Sebuah pameran karikatur diselenggarakan oleh salah satu media besar di Indonesia. Itulah Daoed Joesoef, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ke-17 RI.
Dengan suara berat dan sedikit gemetar, Pak Daoed bercerita tentang dua hal yang paling disesali selama hidupnya. Penyesalan pertama: sebagai karikaturis, ia belum pernah menggambar sketsa Gedung Proklamasi Jalan Pegangsaan Timur Nomor 56, tempat dibacakannya Proklamasi Kemerdekaan RI—gedung yang kini menjadi tugu yang dianggap kurang bermakna olehnya. Penyesalan kedua: artefak paling berharga miliknya, sketsa karya Tino Sidin tentang Long March Siliwangi, hangus terbakar di rumahnya. Sketsa itu menggambarkan perjalanan pasukan Siliwangi merebut kembali kedaulatan negara dalam Serangan Umum 1 Maret 1949.
Bukan sekadar gambar, kata Pak Daoed, sketsa itu adalah ingatan revolusi: kisah rakyat dan tentara yang berjalan kaki ratusan kilometer, menembus hutan, bukit, dan sungai, demi satu tujuan—mempertahankan republik muda. Revolusi rakyat Indonesia yang berjuang tanpa pamrih untuk kemerdekaan. Tino Sidin, kata Pak Daoed adalah tentara pelajar yang ikut dalam perjalanan long march tersebut. Namun, sebagaimana dikritik Max Lane, bangsa ini justru gagal merawat ingatan revolusinya sendiri.
Sejak masa Orde Baru, perayaan kemerdekaan 17 Agustus dipersempit menjadi seremoni elitis yang hanya berlangsung di Istana Merdeka. Rakyat yang dahulu menjadi pelaku revolusi berubah menjadi penonton sejarah. Upacara kemerdekaan kehilangan makna sosialnya karena tidak lagi menghadirkan semangat kolektif yang lahir dari bawah. Lane menulis bahwa “memori tentang revolusi 1945 sengaja direduksi menjadi ritual kenegaraan yang steril dari semangat rakyat”—suatu strategi politik untuk menjauhkan bangsa ini dari akar revolusinya sendiri.
Kebijakan desukarnoisasi yang dijalankan Orde Baru memperparah situasi ini. Dalam upaya meneguhkan kekuasaan, rezim berusaha menghapus simbol-simbol Sukarnoisme dari ruang publik, termasuk narasi tentang Sukarno-Hatta sebagai pemimpin revolusi. Foto, patung, bahkan istilah “Revolusi” dihindari, diganti dengan narasi pembangunan ekonomi yang apolitis. Padahal, Sukarno-Hatta adalah representasi paling kuat dari semangat revolusi rakyat—mereka bukan sekadar proklamator, tapi simbol kesadaran politik kolektif bangsa.
Akibatnya, sebagaimana dikatakan Lane dalam Unfinished Nation: Indonesia Before and After Soeharto (2008), “negara ini terjebak dalam paradoks—merdeka secara formal, tetapi kehilangan makna revolusioner dalam kehidupan sosialnya.”
Kini, delapan dekade setelah lahirnya TNI, kita diingatkan kembali bahwa revolusi bukan sekadar masa lalu. Ia adalah fondasi moral dan historis dari keberadaan tentara rakyat itu sendiri. Tahun 2025 ini, perayaan HUT TNI digelar di lapangan Monas, lengkap dengan defile pasukan dan parade alutsista. Lalu, apa makna defile pasukan ini? Bagaimana ia menjadi cara bangsa ini merawat ingatan revolusi rakyat yang melahirkan TNI?
Defile: Antara Kekuatan dan Ingatan
Di tengah gegap gempita perayaan HUT ke-80 TNI, defile pasukan di Monas menghadirkan paradoks yang menarik. Di satu sisi, ia adalah perayaan kemegahan kekuatan negara—barisan pasukan yang tegap, kendaraan tempur yang berderet, langit yang bergemuruh oleh jet tempur. Tapi di sisi lain, di antara langkah-langkah serempak itu terselip sesuatu yang lebih dalam: ingatan tentang rakyat.
Sebab sejarah TNI tidak bisa dilepaskan dari rakyat. Ia bukan tentara kolonial yang lahir di barak penjajah, melainkan dari semangat perlawanan rakyat. Dari laskar-laskar yang memikul senjata seadanya di masa revolusi, hingga menjadi institusi modern seperti sekarang, ada benang merah yang tak boleh putus: TNI adalah anak kandung penderitaan dan idealisme rakyat.
Ketika defile digelar, kita tidak sekadar menyaksikan parade kekuatan, melainkan upaya simbolik untuk menghidupkan kesadaran sejarah. Bahwa kedaulatan bangsa tidak pernah datang sebagai hadiah, melainkan hasil perjuangan.
Merawat Ingatan Revolusi Rakyat
Di era modern, ketika ancaman bergeser dari invasi militer ke perang informasi, relevansi defile kerap dipertanyakan. Apakah pameran alutsista masih perlu di tengah dunia yang menilai kekuatan dari teknologi dan diplomasi?
Justru di sanalah maknanya. Defile adalah bentuk komunikasi politik antara TNI dan rakyat—sebuah upaya menjaga kedekatan historis di tengah tantangan zaman. Saat pasukan melintas di hadapan rakyat, pesan yang ingin ditegaskan sederhana namun mendalam: “Kami berasal dari kalian, dan untuk kalian kami berdiri.”
Perayaan 80 tahun TNI bukan hanya tentang usia institusi, melainkan refleksi tentang bagaimana militer mempertahankan relevansinya di tengah masyarakat sipil. Ingatan revolusi tidak cukup dirawat dengan upacara, tapi perlu dihidupkan kembali dalam nilai-nilai profesionalisme, disiplin, dan tanggung jawab sosial.
Profesionalisme dan Tantangan Zaman
Namun, tugas menjaga warisan revolusi bukan tanpa tantangan. Profesionalisme militer di era demokrasi seringkali berbenturan dengan godaan politik dan ekonomi. Sebagian prajurit masih menghadapi keterbatasan kesejahteraan, sementara sebagian pensiunan hidup dalam kesunyian. Jika ini dibiarkan, narasi heroik revolusi bisa kehilangan makna, menjadi ritual yang hampa.
Di sinilah pentingnya memahami revolusi bukan hanya sebagai romantisme masa lalu, tapi sebagai etika kebangsaan. Revolusi 1945 mengajarkan bahwa kekuatan bangsa terletak pada solidaritas sosial, bukan pada senjata semata. Itulah mengapa Daoed Joesoef begitu menyesali hilangnya sketsa Long March Siliwangi—karena di dalamnya tersimpan jiwa perjuangan, keberanian, dan tekad mempertahankan republik.
Defile sebagai Cermin Sejarah
Refleksi sejarah Long March Siliwangi adalah simbol perjalanan bangsa: berat, panjang, tapi penuh makna. Sama halnya dengan perjalanan TNI menuju usia ke-80. Di balik modernisasi alutsista, ada tanggung jawab moral yang lebih besar: memastikan tentara tidak menjauh dari rakyat, melainkan tetap menjadi bagian dari denyut kehidupan bangsa. Ketika dunia kembali tegang oleh perang dan kompetisi geopolitik—dari Ukraina hingga Laut Cina Selatan—Indonesia diingatkan kembali pada arti kemandirian pertahanan. Defile bukan sekadar pawai, tapi pernyataan simbolik tentang kesiapan bangsa menjaga kedaulatan tanpa kehilangan nurani sejarah.
Menjaga Makna dari Abu Sejarah
Mungkin Daoed Joesoef benar: sejarah sering disesali setelah kehilangan artefaknya. Tapi selama kita masih mau mendengar kisah-kisah kecil di balik revolusi, selama kita mau menatap defile bukan hanya sebagai atraksi tapi sebagai cermin sejarah, maka ingatan itu tidak benar-benar hilang. Ia hidup dalam langkah-langkah prajurit yang melintas di Monas, dalam derap kaki yang menggema di dada setiap rakyat yang masih mencintai republik ini. Sebab seperti sketsa yang terbakar di rumah Pak Daoed, ingatan bisa lenyap dari wujudnya, tapi maknanya tetap abadi.
Dan mungkin, di usia ke-80 ini, TNI tidak sedang berpawai di hadapan rakyat—melainkan berpawai di dalam ingatan rakyatnya sendiri. ***
Oleh : Mochamad Faizal Rizki
(Analis Kebijakan Pengajar pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Singaperbangsa Karawang)
Discussion about this post