“Saya harapkan segera cepat beroperasi, adapun kendala bisa dibicarakan dan dikoordinasikan. Sehingga kemanfaatan BRT dapat dinikmati oleh masyarakat. Apalagi kepala dinasnya baru, dengan semangat baru saya yakin BRT ini dapat beroperasi,” harapnya.
Walikota Cirebon Nashrudin Azis beberapa waktu lalu seusai rapat paripurna menyampaikan, bila pengoperasian BRT diserahkan kepada PD Pembangunan. Namun dirinya mendapatkan laporan, yakni kajian pengelolaan BRT dari segi pengelolaan bisnis belum menemui titik terang. Karena biaya pengelolaannya yang tinggi dan memberatkan APBD.
“Iya dari kajian PD Pembangunan, belum menemukan formulasi yang tepat terkait pembiayaannya. Dengan begitu, harus disubsidi oleh APBD, sedang APBD kita sedang devisit sehingga tidak memungkinkan untuk itu,” jelasnya kepada FC, Selasa (13/10).
Padahal, kata Azis, adanya BRT ini diharapkan bisa meningkatkan kualitas pelayanan transportasi, untuk masyarakat Kota Cirebon. Mengurangi penggunaan kendaraan pribadi yang secara otomatis mengurangi polusi udara.
“Iya terkendala dengan biaya operasional yang tinggi. Tapi nanti kita segera cari alternatif lain,” terangnya.
Untuk sementara, lanjutnya, kesepuluh bus itu peliharaannya diserahkan ke dishub. Hal ini untuk mencegah kerusakan BRT, bisa dengan dipanaskan tiap pagi maupun pemeliharaan lainnya.
Dikonfirmasi terpisah, Kadishub Andi Armawan mengatakan, pihaknya masih berupaya mencari solusi. Dengan melakukan berbagai kajian dan hal ini masih berproses. Pihaknya juga terus berkoordinasi dengan Kemenhub dan Dishub Jabar terkait BRT ini.
“Ini masih berproses, kita masih mengkaji hal ini dan berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi,” jelasnya. (gus)
