JAKARTA, (FC)— Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Herman Khaeron, menyatakan optimisme terhadap arah kebijakan ekonomi nasional yang disampaikan Presiden RI dalam pidato pada Rapat Paripurna DPR RI ke-19 terkait Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2027.
Menurut Herman, pidato Presiden menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bukan sekadar dokumen administratif, melainkan instrumen strategis untuk melindungi rakyat dan memperkuat fondasi negara.
“Saya sepakat dengan Presiden bahwa APBN bukan sekadar dokumen. APBN adalah alat untuk melindungi rakyat, alat untuk memperkokoh sendi-sendi negara, dan alat untuk mensejahterakan rakyat,” kata Herman dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (20/5).
Ia menilai target ekonomi yang dipatok pemerintah untuk 2027 memang menantang, namun tetap realistis jika dibarengi strategi agresif dan konsisten. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5,8 hingga 6,5 persen, dengan pendapatan negara sebesar 11,82–12,40 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), sementara belanja negara diproyeksikan berada pada kisaran 13,62–14,80 persen dari PDB.
Adapun defisit pembiayaan diperkirakan berada pada rentang 1,8–2,4 persen dari PDB.
“Target pertumbuhan ekonomi tersebut tentu bukan hal mudah di tengah ketidakpastian global. Namun kami yakin pemerintah memiliki cara dan strategi yang agresif untuk mencapainya,” ujar Herman.
Ia juga menyoroti target inflasi yang dijaga pada kisaran 1,5–3,5 persen sebagai indikator stabilitas harga barang dan jasa. Sementara asumsi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS di rentang Rp16.800 hingga Rp17.500 dinilai cukup adaptif terhadap dinamika ekonomi global.
Menurut Herman, penguatan ekspor dan pengurangan ketergantungan impor menjadi kunci penting menjaga stabilitas ekonomi nasional. Ia menilai pemerintah perlu terus mendorong hilirisasi industri dan peningkatan daya saing produk dalam negeri.
Selain itu, Herman menilai asumsi harga minyak mentah dunia pada level 70–90 dolar AS per barel cukup realistis di tengah ketegangan geopolitik global, khususnya konflik di Timur Tengah. Namun ia berharap harga energi global dapat kembali stabil apabila situasi internasional membaik.
Di sisi lain, ia mendukung langkah pemerintah mempercepat diversifikasi energi baru dan terbarukan, termasuk pengembangan pembangkit listrik tenaga surya serta pengolahan energi berbasis sampah.
Herman juga menyoroti pesan Presiden terkait pentingnya memperkuat sumber pembiayaan pembangunan nasional melalui optimalisasi komoditas strategis seperti sawit, batu bara, dan paduan besi. Presiden disebut memperkirakan potensi devisa dari tiga sektor tersebut dapat mencapai 65 miliar dolar AS atau setara Rp1.100 triliun.
Tak hanya itu, Herman mendukung langkah pemerintah membenahi tata kelola ekspor sumber daya alam, termasuk dugaan praktik under invoicing yang disebut telah berlangsung selama puluhan tahun dan merugikan negara hingga ratusan miliar dolar AS.
“Kalau ini benar terjadi, tentu tidak boleh dibiarkan terus menerus. Semua lembaga negara harus diperbaiki, termasuk tata kelola di Bea Cukai,” tegasnya.
Ia menambahkan, pemerintah juga tetap memberi ruang besar bagi sektor swasta untuk berkembang.
Menurutnya, sejumlah perusahaan nasional telah berhasil menembus pasar global dan menjadi bukti bahwa kolaborasi pemerintah dan dunia usaha akan menjadi kekuatan penting dalam menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. (Agus)
Discussion about this post