KOTA CIREBON, (FC).- Pemkot Cirebon memastikan hak Aparatur Sipil Negara (ASN) berupa gaji ke-13 tetap akan dibayarkan. Meski demikian, pencairannya diperkirakan baru dapat dilakukan pada pertengahan Juli 2026, mengingat kondisi anggaran yang masih belum mencukupi.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Cirebon, Arif Kurniawan mengatakan hingga memasuki awal Juli, alokasi anggaran untuk pembayaran gaji ke-13 masih mengalami defisit sehingga belum memungkinkan untuk dicairkan dalam waktu dekat.
“Untuk gaji ke-13 belum bisa dalam waktu dekat,” ujar Arif, Kamis (2/7).
Menurutnya, pemerintah daerah tetap berupaya mengejar ketersediaan anggaran agar hak para ASN dapat segera dipenuhi. Namun, dengan kondisi keuangan saat ini, pembayaran kemungkinan hanya dapat dilakukan untuk komponen gaji pokok, tanpa Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
Arif menjelaskan, sumber anggaran gaji ke-13 dan gaji ke-14 berasal dari pemerintah pusat melalui skema Dana Alokasi Umum (DAU) Block Grant. Dana tersebut tidak diterima sekaligus, melainkan disalurkan secara bertahap setiap bulan.
Setiap bulannya, Kota Cirebon menerima DAU sekitar Rp40,99 miliar. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp31 miliar hingga Rp32 miliar telah dialokasikan untuk membiayai gaji pokok dan tunjangan melekat ASN.
Sementara jika ditambah kebutuhan pembayaran TPP, total belanja pegawai yang harus disiapkan pemerintah daerah mencapai sekitar Rp46,7 miliar setiap bulan.
Dengan kondisi tersebut, ruang fiskal yang tersedia untuk membayar gaji ke-13 masih sangat terbatas. Berdasarkan perhitungan BPKPD, kebutuhan anggaran untuk pembayaran gaji ke-13 komponen gaji pokok saja mencapai sekitar Rp28,2 miliar. Sementara kemampuan anggaran yang tersedia baru sekitar Rp12,26 miliar, sehingga masih terdapat kekurangan sekitar Rp15,9 miliar.
“Proyeksi gaji ke-13, untuk komponen gaji pokok saja tanpa TPP, butuh Rp28,2 miliar. Jadi masih menunggu sekitar Rp15,9 miliar lagi,” jelasnya.
Meski menghadapi tekanan fiskal, Arif menegaskan Pemerintah Kota Cirebon tetap berkomitmen memenuhi hak keuangan ASN. Pihaknya menargetkan pembayaran dapat direalisasikan pada pertengahan Juli setelah ketersediaan anggaran mencukupi.
“Proyeksi kita bulan Juli, itu pun kemungkinan pertengahan bulan. Nanti kita kejar agar bisa memenuhi, minimal untuk gaji pokoknya saja, tanpa TPP,” pungkasnya. (Agus)
Discussion about this post