KAB. CIREBON, (FC).- Adanya wacana sistem proporsional tertutup pada Pemilu 2024 mendatang, mendapat penolakan keras dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kabupaten Cirebon. Pasalnya bila sistem itu digunakan (sistem proporsional tertutup) maka itu kemunduran demokrasi yang terjadi di Indonesia.
“Jika memaksa diterapkan, kami menilai sebagai suatu kemunduran dalam sistem demokrasi di Indonesia,” tegas Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Cirebon, Teguh Rusiana Merdeka, Selasa (10/1).
Dikatakannya, terkait sistem demokrasi yang bakal diterapkan dalam Pemilu 2024 nanti adalah kebijakan negara atau pemerintah pusat, bukan daerah. Jadi kata dia, hal itu kaitannya dalam partai politik tentunya ada di DPP partai.
“DPP Partai Golkar Pa Airlangga Hartarto telah meminta kepada rekan-rekan parpol untuk menyamakan persepsi. Ya ada delapan parpol yang pemikiran dan persepsi mereka sama. Mereka semua mendukung sistem demokrasi yang proporsional terbuka,” kata Teguh.
Karena menurutnya, jika sistem demokrasi yang diterapkan menggunakan proporsionl tertutup, sama saja mengembalikan ke sistem demokrasi zaman dahulu. Meski demikian, kata dia, Partai Golkar bukannya tidak siap dengan skema sistem demokrasi yang bakal diterapkan dalam Pemilu 2024 mendatang.
“Dengan sistem demokrasi apa pun kita siap. Tapi kalau sistem proporsional tertutup yang digunakan maka itu kemunduran demokrasi yang terjadi,” ungkap Teguh.
Ia menjelaskan, jika negara menerapkan sistem demokrasi proporsional tertutup, maka banyak hal positif dan negatifnya. Jika dalam sistem proporsional tertutup, katanya, partai punya kebijakan siapa yang bakal menduduki keterwakilannya di legislatif. Artinya partai bertanggung jawab penuh siapa yang akan duduk di legislatif.
“Sedangkan proporsional terbuka masyarakat bisa memilih langsung wakil rakyatnya yang berharap orang yang mereka pilih tersebut bisa mewakili aspirasi rakyatnya. Dan menurut saya lebih objektif, bahwa partai mempunyai peran dan masyarakat juga sama,” kata pria yang juga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon
Ia kembali menegaskan, Partai Golkar siap dengan skema apa pun dalam sistem demokrasi yang bakal diterapkan di Pemilu 2024 mendatang. Tapi berkaitan dengan wacana sistem demokrasi proporsional tertutup tersebut kembali lagi, itu adalah kewenangan pemerintah pusat dan kewenangannya ada di partai pusat.
“Seandainya pun, pada akhirnya proporsional tertutup itu benar-benar diterapkan, maka pihaknya siap. Tapi kaitan ranah kebijakan politiknya lebih mendukung sistem proporsional terbuka,” ujar Teguh.
Seperti diketahui, wacana sistem proporsional tertutup pada Pemilu 2024 ditolak oleh delapan partai politik. Yakni Partai Golkar, PKB, Partai Demokrat, PPP, Partai NasDem, PKS, Gerindra, dan PAN. Belum lm ini, para petinggi partai ini berkumpul membahas wacana sistem demokrasi tersebut dan mereka sepakat menolaknya. (Suhanan)
Discussion about this post