KAB. CIREBON, (FC).– Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon, Rohayati, mendorong output pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Sipil Negara (ASN) berdampak terhadap kualitas pelayanan publik.
Hal itu terungkap dalam rapat pembahasan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan (LPP) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Cirebon tahun 2024 bersama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Cirebon, belum lama ini
“Program pengembangan SDM anggarannya sampai Rp2 miliar, outputnya seperti apa terhadap kinerja ASN?, ini perlu diperjelas,” ujarn Rohayati.
Sementara itu, Sekretaris Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon, Nova Fikrotushofiyah mengaharapkan bukan hanya capaian di atas kertas (administratif)saja.
“Yang kami inginkan capaian harud berdampak terhadap peningkatan kinerja ASN,” kata Nova.
Ditempat yang sama, anggota Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon, Lukman Hakim menambahkan, peningkatan kualitas pelayanan publik harus menjadi output program pengembangan ASN.
Diketahui, Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kabupaten Cirebon sebesar 81,14. IRB Kabupaten Cirebon pada tahun 2024 berada di peringkat 25 dari 27 kabupaten atau kota di Jawa Barat.
Peringkat IRB Kabupaten Cirebon yang rendah menunjukkan bahwa masih banyak ruang untuk perbaikan dalam sistem birokrasi di daerah. Karena itu, Lukman menekankan pentingnya sinkronisasi antara program pengembangan ASN dengan output yaitu kualitas pelayanan dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
Ia merekomendasikan beberapa hal untuk perbaikan program pengembangan SDM oleh BKPSDM Kabupaten Cirebon. Pertama, perlunya mapping SDM di Kabupaten Cirebon.
“Selanjutnya, dari anggaran yang tersedia, output-nya harus ke arah perbaikan pelayanan publik dan pelayanan yang prima terhadap masyarakat,” ujarnya. (Suhanan)
Discussion about this post