KOTA CIREBON, (FC).- DPRD Kota Cirebon mengingatkan agar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tidak sekadar menjadi agenda seremonial tahunan, tetapi benar-benar diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Ketua DPRD Kota Cirebon, Andrie, saat menghadiri Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD 2027 di Aula Gotrasawala Kantor Bapelitbangda, Kamis (29/1/2026).
Dalam sambutannya, Andrie menekankan pentingnya perencanaan pembangunan yang tepat waktu dan terarah agar visi dan misi kepala daerah, termasuk Gubernur Jawa Barat, dapat tercapai sesuai target. Ia mengapresiasi pelaksanaan forum tersebut, namun mengingatkan agar RKPD tidak berhenti pada kegiatan formalitas semata.
“Kami mengapresiasi atas diselenggarakannya RKPD ini. Saya berharap RKPD tidak hanya menjadi seremonial tahunan tanpa hasil dan output. Kota Cirebon jangan sampai berjalan di tempat,” ujarnya.
Ia juga menyoroti hasil penyerapan aspirasi masyarakat yang masih didominasi persoalan kesehatan, khususnya terkait kepesertaan BPJS Kesehatan yang terdampak penyesuaian Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Dari sekitar 13 ribu data ditambah 4 ribu usulan, baru sekitar 1.000 peserta yang tercatat aktif.
Andrie meminta fasilitas pelayanan kesehatan tidak menolak warga Kota Cirebon yang berobat selama data kependudukan dan domisili dinyatakan valid.
“Tolong sampaikan kepada tim puskesmas, selama KK-nya benar dan berdomisili di Cirebon, jangan ditolak,” tegasnya.
Selain sektor kesehatan, aspirasi warga juga banyak berkaitan dengan pendidikan, infrastruktur, serta penanganan rumah tidak layak huni. Keluhan yang muncul antara lain jalan rusak, saluran air tersumbat, banjir, hingga kondisi bangunan permukiman yang membutuhkan perbaikan.
Menurutnya, tahun 2027 harus menjadi momentum penguatan pembangunan sumber daya manusia, peningkatan ekonomi, dan percepatan infrastruktur. Ketiga sektor tersebut dinilai saling berkaitan dalam mendukung pencapaian visi pembangunan daerah.
“Kalau tidak dipikirkan dari sekarang, visi misi pembangunan SDM tidak akan tercapai. Pemerintah harus hadir memenuhi kebutuhan mendasar masyarakat,” katanya.
Andrie juga mendorong peran aktif lurah, camat, dan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) dalam proses pendataan DTSEN secara adil dan transparan agar program bantuan sosial tepat sasaran.
Terkait infrastruktur, ia mengapresiasi capaian perbaikan sejumlah ruas jalan dan berharap titik-titik yang masih membutuhkan perbaikan dapat segera dituntaskan.
“DPRD mendukung penuh. Infrastruktur yang baik akan berdampak langsung pada perbaikan ekonomi masyarakat,” pungkasnya.
Sementara itu, Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, menyebut forum konsultasi publik menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah, legislatif, dan para pemangku kepentingan untuk menyelaraskan visi pembangunan Kota Cirebon.
Ia menegaskan tiga pilar utama pembangunan tahun 2027, yakni inklusivitas ekonomi, keberlanjutan tata ruang dan kelestarian lingkungan, serta penguatan sektor unggulan yang meliputi jasa, perdagangan, dan pariwisata.
“Kami menginstruksikan seluruh jajaran perangkat daerah agar bekerja lebih cermat dan berintegritas, terutama dalam menghadapi situasi efisiensi anggaran yang ketat,” ujarnya. (Agus)
Discussion about this post