KAB. CIREBON, (FC).- Meningkatnya jumlah kemiskinan di Kabupaten Cirebon mendapat sorotan dari Ketua Komisi IV DPRD setempat, Siska Karina.
Dirinya menilai pemerintah daerah tidak memiliki arah yang jelas soal kesejahteraan sosial masyarakatnya.
Siska mempertanyakan, dari seluruh program bantuan sosial yang disalurkan oleh pemerintah sampai sejauh ini tidak menjawab atas persoalan kemiskinan.
Terlebih lagi hampir dua tahun ini kondisi pandemi Covid-19 menimbulkan dampak bagi perekonomian masyarakat.
“Selama pandemi ini pemerintah baik pusat, provinsi dan daerah menyalurkan bantuan bagi masyarakat, tapi itu tidak menjawab soal kemiskinan, buktinya jumlah kemiskinan malah meningkat,” ungkap Siska, Selasa (5/10).
Parahnya lagi, sambung Siska, dari data kemiskinan itu hampir seluruh masyarakat Kabupaten Cirebon berada di garis kemiskinan.
Namun yang menjadi pertanyaan baginya, sesuai data yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial, jumlah PKH (Program Keluarga Harapan) graduasi meningkat yang menandakan pengentasan kemiskinan berhasil melalui program tersebut.
“Belum lama ini Dinas Sosial sampaikan jumlah PKH graduasi meningkat, berarti menandakan tingkat kemiskinan menurun, tapi seperti data yang keluar jumlah kemiskinan meningkat drastis selama kurun satu tahun. Kalau begitu bisa dong disebut dinas menunjukan adanya peningkatan PKH graduasi itu Asal Bapak Senang (ABS),” ucap Siska.
Oleh karena itu, dirinya menegaskan sudah seharusnya SKPD membuat program terobosan untuk mengentaskan kemiskinan.
Dikatakannya, sejauh ini dinas-dinas yang bersinggungan dengan pengentasan kemiskinan dan peningkatan perekonomian terutama masih menjalankan program-program lama tanpa inovasi yang masih untuk mengentaskan kemiskinan.
“Dinas harusnya jangan teriak-teriak soal keterbatasan anggaran, kalau eksekutifnya punya inovasi dan program yang terarah pasti banggar juga menganggarkan,” tutur Siska.
Diberitakan sebelumnya, pada tahun lalu jumlah warga miskin di Kabupaten Cirebon sebanyak 1.048.000 Jiwa.
Sedangkan per tanggal 18 September 2021, jumlah warga miskin Kabupaten Cirebon sesuai dengan pusat data dan informasi (Pusdatin) tembus pada angka 1.653.192 jiwa.
Sedangkan jumlah pendudukan Kabupaten Cirebon saat ini sekitar 2,2 juta jiwa. Artinya, saat ini jumlah penduduk miskin di Kabupaten Cirebon sekitar 73 persen.
“73 persen dari jumlah penduduk Kabupaten Cirebon saat ini ada diangka kemiskinan, hal itu disebabkan efek pandemi hingga akhirnya kehilangan pekerjaan,” ungkap Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cirebon, Iis Krisnandar saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (4/10).
Dijelaskannya, jumlah kenaikan angka kemiskinan itu sesuai data perbaikan dan usulan sampai dengan bulan Agustus berasal dari pemerintah daerah, bank penyalur bantuan dan sumber kesejahteraan sosial.
Iis menambahkan, data dari Kemensos tanggal 31 Agustus lalu, jumlah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kabupaten Cirebon jumlahnya ada 1.583.016 jiwa. Kalkulasi tersebut terdiri dari Rumah Tangga berjumlah 417.401, penerima BPNT.
Bantuan Iuran Jaminan kesehatan, dengan total penerima 1.635.565 jiwa. Jumlah tersebut terdiri dari BPJS DTKS berjumlah 820.218 jiwa dan Non DTKS ada 136.262 jiwa. Namun karena non DTKS, maka data tersebut harus di verval.
“Data non DTKS itu harus di verval. Kalau terbukti maka akan dicoret. Kalau di akomodir maka sisa kuota ada 107.084 jiwa. Tapi kami menerima kabar ada BPJS di Non aktifkan yang jumlahnya 114.850 jiwa. Bisa saja karena NIK tidak valid, meninggal atau pindah. Maka kami akan melakukan verval untuk 251.112 jiwa,” papar Iis. (Ghofar)
Discussion about this post