KUNINGAN, (FC).- Jamparing Research merilis data hasil survei satu tahun kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan dalam kegiatan press release di Rumah Makan Cibentang, Minggu (15/2). Hasilnya menunjukkan mayoritas masyarakat memberikan apresiasi terhadap kinerja pemda, sementara kinerja DPRD dan aparatur pemerintah desa lebih banyak menuai kritik.
Survei dilaksanakan pada 8-12 Februari 2026 di 32 kecamatan se-Kabupaten Kuningan dengan melibatkan 1.200 responden. Metode yang digunakan adalah multistage random sampling dengan margin of error 2,8 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Peneliti Jamparing Research, Topic Offirstson, menjelaskan responden dipilih secara acak bertingkat mulai dari desa/kelurahan, dusun atau blok, RW, RT, keluarga hingga responden akhir, dengan distribusi sampel proporsional di setiap wilayah.
“Survei dilakukan selama empat hari di 32 kecamatan dengan 100 surveyor. Setiap surveyor hanya mewawancarai 12 responden agar kualitas data tetap terjaga. Wawancara dilakukan langsung secara tatap muka menggunakan kuesioner,” ujarnya.
Ia menegaskan, proses kendali mutu dilakukan berlapis sejak awal hingga akhir pengumpulan data.
“Kami lakukan rekrutmen dan pelatihan surveyor, spot check lapangan, sampai validasi dan verifikasi pasca-survei melalui call-back responden. Jadi data yang kami rilis sudah melewati kontrol kualitas,” katanya.
Dari hasil survei, sebanyak 88,84 persen responden menilai kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan secara umum positif. Jamparing Research juga mengukur penilaian publik terhadap pelayanan di 29 SKPD/OPD.
“Ini murni inisiatif internal Jamparing Research untuk mengawal jalannya pemerintahan daerah. Kalau hasilnya baik, itu menjadi penguat. Kalau kurang baik, itu menjadi alarm perbaikan bagi pemerintah,” kata Topic.
Meski tingkat apresiasi terhadap pemda tergolong tinggi, responden yang memberi nilai rendah paling banyak menyoroti perbaikan jalan yang belum merata hingga pelosok, mencapai 48,5 persen. Disusul sulitnya lapangan kerja (19,4 persen), layanan kesehatan yang dinilai masih ribet (13,4 persen), maraknya curanmor (9 persen), dan faktor lainnya (2,2 persen).
“Dari jawaban responden, isu infrastruktur jalan masih menjadi keluhan paling dominan. Selain itu, soal lapangan kerja dan layanan publik juga cukup kuat mempengaruhi penilaian,” ungkapnya.
Dalam penilaian terhadap kinerja DPRD Kabupaten Kuningan, mayoritas responden memberikan nilai rendah. Hanya 40,17 persen yang memberi nilai positif (skor 6-10), sedangkan 59,83 persen memberi nilai rendah. Tidak ada responden yang memberikan nilai sempurna.
Sementara itu, penilaian terhadap kinerja aparatur pemerintah desa juga cenderung kritis. Responden yang memberi nilai positif tercatat 48,67 persen, sedangkan 51,33 persen menyatakan kurang puas.
“Alasan ketidakpuasan terhadap pemerintah desa paling banyak karena pelayanan dinilai buruk, kurang transparan, dan minim inovasi. Ini menjadi catatan penting untuk perbaikan tata kelola di level desa,” kata Topic.
Jamparing Research berharap hasil survei ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi oleh pemda, DPRD, dan pemerintah desa guna meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja pemerintahan ke depan.(Angga)
Discussion about this post