MAJALENGKA, (FC).– Transformasi digital dalam tata kelola kepegawaian terus menunjukkan perkembangan signifikan di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat.
Dalam upaya mewujudkan sistem administrasi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang modern, efektif, dan berkualitas. Badan Kepegawaian Negara menghadirkan Document Management System (DMS), sebuah platform lemari digital yang dirancang untuk mengelola arsip kepegawaian secara elektronik.
Melalui penerapan DMS, pengelolaan dokumen kepegawaian kini menjadi lebih aman, terstruktur, dan mudah diakses. Sistem ini juga mendukung penyediaan data yang akurat guna meningkatkan kualitas layanan administrasi serta mempercepat pengembangan karier ASN.
Implementasi platform tersebut sejalan dengan Surat Edaran Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2025 yang bertujuan melindungi dokumen penting sekaligus mempercepat pelayanan kepegawaian di seluruh Indonesia.
Kepala BKPSDM Kabupaten Majalengka, Ikin Asikin, menyampaikan bahwa implementasi digitalisasi arsip kepegawaian di Kabupaten Majalengka telah membuahkan hasil yang membanggakan. Berkat kolaborasi solid dan dedikasi seluruh perangkat daerah, Kabupaten Majalengka berhasil mencatat lonjakan prestasi yang signifikan.
“Alhamdulillah, Kabupaten Majalengka mampu melompat dari peringkat 18 menjadi peringkat 2 di wilayah Kanreg III Jawa Barat dan Banten. Bahkan, Majalengka kini menempati peringkat 1 di Jawa Barat dengan skor 94,4 persen,” ujar Ikin, Minggu (21/6).
Capaian tersebut menjadi indikator kuat bahwa reformasi birokrasi berbasis digital di Majalengka berjalan efektif dan semakin matang. Keberhasilan ini sekaligus menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan pelayanan publik yang cepat, transparan, dan akuntabel.
Ikin Asikin juga mengapresiasi kontribusi seluruh ASN yang telah berperan aktif dalam meningkatkan kualitas pengelolaan dokumen digital. Ia berharap pencapaian ini dapat terus dipertahankan dan menjadi motivasi untuk melakukan inovasi berkelanjutan.
“Momentum ini harus terus dijaga. Kita perlu menyempurnakan pengelolaan dokumen digital sebagai bagian dari reformasi birokrasi yang kolaboratif dan inovatif demi mewujudkan visi Majalengka yang lebih baik,” pungkasnya.
Digitalisasi melalui DMS menjadi langkah strategis bagi Kabupaten Majalengka dalam memperkuat sistem kepegawaian yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, sekaligus mendorong terciptanya birokrasi modern yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (Munadi)
Discussion about this post