KAB.CIREBON, (FC).- Masyarakat nelayan di Desa Bandengan, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, meminta perhatian pemerintah dan wakil rakyat terhadap kebutuhan sarana dan prasarana pendukung aktivitas melaut, khususnya perbaikan akses jalan menuju lokasi aktivitas nelayan.
Aspirasi tersebut disampaikan saat pertemuan antara nelayan dengan anggota Komisi IV DPR RI, Rokhmin Dahuri, di sawung kolam ikan milik Badan Usaha Desa (BUMDes) setempat, Sabtu (14/3).
Perwakilan nelayan Desa Bandengan, Darman, mengatakan selama ini para nelayan masih membutuhkan dukungan nyata dari pemerintah, terutama terkait pembangunan infrastruktur yang menunjang aktivitas melaut.
Menurutnya, kondisi akses jalan menuju lokasi nelayan masih perlu mendapat perhatian karena sangat berpengaruh terhadap kelancaran kegiatan nelayan sehari-hari.
“Kami berharap adanya bantuan yang menyeluruh, jangan hanya sebatas gerbang saja. Sarana dan prasarana nelayan juga perlu diperhatikan, terutama jalan akses nelayan,” ujarnya.
Darman juga menyampaikan harapan agar aspirasi masyarakat pesisir dapat lebih diperjuangkan, terlebih saat ini terdapat wakil rakyat yang berasal dari wilayah pesisir Kabupaten Cirebon.
“Sekarang ada wakil rakyat dari wilayah pesisir, dari Gebang. Kami berharap aspirasi nelayan bisa diperhatikan karena kami sama-sama masyarakat pesisir,” ungkapnya.
Menanggapi hal tersebut, Rokhmin Dahuri menyampaikan bahwa kehidupan masyarakat nelayan bukanlah hal yang asing baginya.
Ia mengaku sejak kecil telah merasakan langsung kehidupan sebagai bagian dari keluarga nelayan sehingga memahami berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat pesisir.
Menurutnya, salah satu persoalan utama yang sering dihadapi nelayan adalah ketidakstabilan hasil tangkapan. Hasil tangkapan nelayan bersifat musiman, sehingga berdampak pada fluktuasi harga ikan di pasaran.
“Ketika hasil tangkapan sedikit, harga ikan biasanya naik tinggi. Namun saat tangkapan melimpah, harga justru turun. Kondisi ini tentu mempengaruhi pendapatan nelayan,” katanya.
Sebagai anggota Komisi IV DPR RI yang membidangi sektor pertanian, kehutanan, kelautan, dan pangan, Rokhmin mengaku terus berupaya memperjuangkan berbagai program untuk membantu masyarakat nelayan.
Namun demikian, ia menyebut terdapat keterbatasan dalam penggunaan anggaran Pokok Pikiran (Pokir) anggota DPR.
Meski begitu, pihaknya tetap berupaya mengkomunikasikan berbagai kebutuhan masyarakat pesisir kepada pemerintah pusat agar mendapat perhatian.
Rokhmin yang juga pernah menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan itu menambahkan, kondisi global turut mempengaruhi kemampuan anggaran negara.
Menurutnya, konflik internasional dapat berdampak pada stabilitas ekonomi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Setiap kenaikan satu dolar saja dapat berpengaruh sekitar Rp10 miliar terhadap APBN,” jelasnya.
Ia menegaskan melalui timnya akan terus mengusulkan berbagai program yang dapat membantu masyarakat nelayan.
Rokhmin berharap usulan tersebut dapat direalisasikan pemerintah dalam waktu mendatang.
“Yang penting kita terus berupaya dan mengusulkan. Jika bisa direalisasikan tentu kita bersyukur, tetapi jika belum, perjuangan akan terus dilanjutkan,” pungkasnya. (Nawawi)
Discussion about this post