KAB.CIREBON, (FC).- Puluhan pemuda yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Cirebon menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Cirebon, Rabu (25/2) sore.
Aksi tersebut merupakan bentuk evaluasi satu tahun kinerja Bupati Cirebon.
Dalam orasinya, Koordinator Aksi M. Albab menyampaikan, demonstrasi dilatarbelakangi keresahan masyarakat terhadap berbagai persoalan daerah yang dinilai belum terselesaikan secara optimal.
“Imron di periode kedua jadi Bupati Cirebon kerjanya apa saja? Infrastruktur jalan rusak, pengelolaan sampah belum maksimal, hingga pelayanan publik masih jauh dari harapan,” kata Albab.
HMI menilai, selama dua periode kepemimpinan Imron, Kabupaten Cirebon belum mengalami perubahan signifikan.
Menurut mereka, akar persoalan terletak pada tata kelola pemerintahan, khususnya kualitas sumber daya manusia (SDM) yang belum sepenuhnya menerapkan prinsip meritokrasi.
Ketua Umum HMI Cabang Cirebon, M Akramul Farhan, memaparkan tujuh tuntutan dalam aksi tersebut. Pertama, mendesak pemerintah daerah segera melakukan rekonstruksi dan revitalisasi total jalan rusak, terutama di wilayah timur Kabupaten Cirebon.
Ia mencontohkan sejumlah ruas jalan yang dinilai masih rusak dan membahayakan pengguna, di antaranya Gebang–Losari, Karangsembung–Karangwareng, Lemahabang–Susukan, Pabuaran–Ciledug, serta Waled–Pabuaran.
“Infrastruktur jalan di timur Kabupaten Cirebon belum sepenuhnya diperbaiki. Masih banyak jalan strategis yang berlubang dan itu sangat membahayakan, apalagi saat musim hujan,” ujarnya.
Selain perbaikan fisik, HMI juga meminta progres penanganan jalan dipublikasikan secara berkala melalui laman resmi dan media sosial pemerintah daerah.
Tuntutan kedua, mendorong reformasi birokrasi melalui peningkatan kapasitas SDM dan digitalisasi layanan publik. Ketiga, mengoptimalkan fasilitas dan sistem pengelolaan sampah di seluruh wilayah kabupaten.
Keempat, memperluas program pelatihan kerja serta memfasilitasi penyerapan tenaga kerja lokal dengan data capaian yang transparan. Kelima, merenovasi ruang kelas rusak dan memastikan seluruh warga miskin terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI).
Keenam, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah melalui publikasi laporan berkala. Ketujuh, mengecam tindakan represif aparat serta meminta jaminan agar tidak terjadi kekerasan di wilayah hukum Polresta Cirebon.
HMI menilai sejumlah persoalan seperti jalan rusak, pelayanan publik, pengelolaan sampah dan banjir, hingga tingginya angka pengangguran masih menjadi pekerjaan rumah besar pemerintah daerah.
“Kami mendesak pemerintah daerah mengambil langkah konkret, terukur, dan transparan agar program prioritas benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegas Farhan. (Ghofar)
Discussion about this post