KUNINGAN, (FC).- Proses seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan memasuki tahap akhir setelah panitia seleksi menetapkan tiga besar kandidat pada masing-masing jabatan yang dibuka.
Penetapan tersebut merupakan hasil rangkaian seleksi terbuka yang diikuti para aparatur sipil negara dari berbagai perangkat daerah untuk mengisi sejumlah jabatan strategis eselon II.
Tahapan seleksi sebelumnya meliputi penilaian talenta, uji kompetensi teknis, penulisan makalah, hingga wawancara.
Meski demikian, proses tersebut mendapat sorotan dari pemerhati kebijakan publik sekaligus aktivis Forum Telaah Kebijakan dan Kinerja Daerah, Sudjarwo. Ia mengingatkan agar tahapan penentuan akhir tidak dipengaruhi kepentingan tertentu.
“Ketika sudah mengerucut ke tiga besar, justru di fase ini publik harus lebih waspada. Jangan sampai ada arah kepentingan yang memengaruhi keputusan akhir,” ujar pria yang akrab disapa Mang Ewo, Sabtu (26/4).
Menurut dia, seleksi JPT Pratama seharusnya menjadi ruang untuk menghadirkan pejabat yang memiliki kapasitas, integritas, dan rekam jejak kinerja yang terukur.
Karena itu, prinsip transparansi dan objektivitas dinilai harus dijaga hingga penetapan pejabat definitif.
Mang Ewo menilai keterlibatan panitia seleksi dari unsur internal pemerintah daerah maupun akademisi perguruan tinggi seharusnya menjadi jaminan independensi.
Namun demikian, fungsi pengawasan publik tetap dibutuhkan agar proses berjalan sesuai prinsip meritokrasi.
“Harapan kita tentu yang terpilih nanti adalah sosok terbaik, bukan karena kedekatan atau faktor lain di luar kompetensi,” tegasnya.
Ia menambahkan, jabatan strategis eselon II memiliki pengaruh besar terhadap arah kebijakan daerah dan kualitas pelayanan publik.
Karena itu, ia meminta kepala daerah memastikan tahapan akhir berlangsung profesional dan bebas intervensi.
“Ini menyangkut masa depan kinerja birokrasi daerah. Jangan sampai keputusan akhir justru menimbulkan persoalan baru,” pungkasnya.(Angga)
Discussion about this post