Produksi Padi Ciayumajakuning Surplus, Tapi Harga Beras Naik, Ini Pemicunya

LOMBOK, (FC).- Pemerintah daerah se-Ciayumajakuning telah bersepakat saling mengisi pasokan komoditas pangan bagi daerah yang dianggap membutuhkan.

Kesepakatan ini dituangkan dalam bentuk Kerjasama Antar Daerah (KAD) yang ditandatangani para pemegang kebijakan daerah.

Penandatanganan KAD dilaksanakan pada pertemuan High Level Meeting TPID Ciayumajakuning di Lombok, Nusa Tenggara Barat, Rabu (13/9).

Masing-masing daerah menyatakan kesiapannya memasok kebutuhan komoditas pangan sesuai potensi unggulan daerah masing-masing yang mengalami surplus.

Kabupaten Cirebon, misalnya, memiliki produksi unggulan pertanian yaitu bawang merah dan padi.

“Kami sepakat untuk saling bantu, saling mengisi apa yang ada di kami, apa yang tidak ada di kami, saling koordinasi dalam segala hal menyangkut kebutuhan masyarakat,” kata Bupati Cirebon, Imron Rosyadi kepada wartawan, Rabu (13/9.

Kabag Ekosda Setda Kabupaten Cirebon, Anthony Syaufa mengatakan, kesepakatan kerjasama KAD tersebut masih bersifat umum, belum mengikat secara spesifikasi.

“Ini sifatnya masih umum, masih general. Nanti akan ada pertemuan lanjutan,” kata Anthony.

Tindak lanjut dari Lombok ini, pihaknya segera menginventarisir data komoditas pangan apa saja yang dibutuhkan daerah di Ciayumajakuning ini.

“Kita akan kerjasama di sektor pertanian agro. Tapi yang jelas untuk saat ini kita sedang menghadapi kenaikan harga beras yang signifikan,” jelas Anthony

Pihaknya juga sedang berkoordinasi dengan Bulog Cirebon untuk menggelar Operasi Pasar untuk stabilitas harga.

“Kita masih menunggu waktu. Jika tak kunjung turun, maka kita akan operasi pasar,” ungkapnya.
Sekda Indramayu, Aep Surahman mengatakan, untuk komoditas beras, hampir semua daerah di wilayah Ciayumajakuning sebenarnya suprlus.

Indramayu sendiri memiliki produksi beras 1,4 juta ton. Sementara kebutuhan beras masyarakat Indramayu hanya 400 ton.

“Pertemuan disini dalam rangka membangun sinergitas antar kepala daerah, TPID dan BI, membangun komunikasi, membangun distribusi pangan,” ungkap Sekda Aep

Sinergitas antar daerah harus dibangun agar distrubusi bahan pokok bisa tercukupi di wilayah Ciayumajakuning.

“Karena Indramayu produsen beras terbesar nasional, tentunya juga banyak dipasok ke wilayah Ciayumajakuning,” kata Aep.

Aep menambahkan, yang terpenting adalah bagaimana bisa mengatur tata niaga distrubusi beras itu sendiri. Jalur distribusi niaga beras ini harus dilakukan penataan

“Jangan sampai beras Indramayu ternyata ada di pasar Induk Cipinang. Jangan sampai dari Indramayu ke Jakartta, nanti dari Jakarta balik lagi ke wilayah III Cirebon. Selama ini yang terjadi seperti itu,” tegasnya.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia, Hestu Wibowo, untuk menjaga ketersediaan pasokan komoditas pangan, BI bersama TPID se Ciayumajakuning telah melakukan berbagai langkah upaya, khususnya pasokan beras.

Hestu mengatakan, isu nasional yang sekarang sedang mengemuka menjadi fokus perhatian Rakornas TPID adalah komoditas beras yang memberikan tekanan terhadap inflasi saat ini.

“Jadi memang beras menjadi perhatian utama, meskipun terus terang di daerah kami beras ini sangat surplus,” kata Hestu.

Namun, kata Hestu, hal itu bukan hanya ketersediaan pasokan, melainkan ada faktor-faktor lain yang menyebabkan wilayah Ciayumajakuning masuk dalam 10 daerah penyumbang inflasi tertinggi. Faktor-faktor lain itu di antaranya adalah soal distribusi dan tata niaga beras.

“Walaupun padinya ada di Indramayu, tapi barangnya tidak ada di lapangan, adanya di Cipinang. Jadi walaupun kita surplus, namun tetap harga beras naik. Karena konon katanya harga beras ditentukan bukan di pasar, tapi dari Cipinang,” ungkap Hestu.

Dalam studi banding ke TPID Nusa Tenggara Barat, para kepala daerah beserta jajaran anggota TPID Ciayumajakuning mendapat banyak masukan hasil audensi berkaitan dengan strategi pengendalian inflasi.

Di antaranya optimalisasi intevensi pemerintah daerah dan TPID terhadap pengendalian harga dan pasokan komoditi volatile food. Salah satunya melalui kebijakan regulasi daerah yang mengatur ketat pasokan distribusi pangan.

Kepala Biro Perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Barat, Wirajaya Kusuma memaparkan 3 poin terpenting, yaitu pasokan gabah baru boleh ke luar daerah ketika pasokkan di NTB itu tersedia aman, berdasarkan rekomendasikan oleh TPID, Bulog maupun BI.

“Kata kuncinya adalah, ketika panen, stok pangan kita harus aman dulu. Karena beras ini sedikit saja bergerak akan memberikan dampak terhadap pergerakan inflasi,’ tandasnya.

Penyusunan Roadmap

Pada Awal tahun 2022, telah ditetapkan Road Map (Peta Jalan) TPID Provinsi Nusa tenggara
Barat dengan Keputusan Gubernur NTB Nomor: 750-144 Tahun 2022.

Roadmap tersebut sebagai pedoman, acuan dan arahan yang sistematis dan terukur dalam pelaksanaan rencana
strategis pengendalian inflasi daerah serta untuk memastikan kesinambungan, sinkronisasi dan ketepatan program kerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah di Provinsi NTB.

Road Map (Peta Jalan) disusun berdasarkan program kerja yang dilaksanakan masing masing OPD anggota TPID selama 3 tahun, serta disesuaikan dengan program dari pusat dan Kab/kota

Provinsi NTB memperoleh penghargaan sebagai TPID Provinsi terbaik bersama TPID Kota Mataram sebagai TPID kota terbaik dan TPID Lombok Barat sebagai TPID kabupaten berprestasi pada tahun 2019 dan kembali terpilih sebagai TPID Provinsi Terbaik Tahun 2021untuk Wilayah Nusa Tenggara Maluku dan Papua. (Andriyana)