KOTA CIREBON, (FC).- Sudah bertahun-tahun, sarana dan prasarana (Sarpras) di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) atau biasa disebut Damkar Kota Cirebon sangat memprihatinkan.
Dan belakangan ini menjadi sorotan publik. Apalagi Sekretaris Daerah (Sekda) Agus Mulyadi pada Senin (10/7) menyempatkan diri untuk sidak ke Mako Damkar di Jalan Terusan Pemuda, Kompleks Perkantoran Bima.
Sekda secara langsung melihat sendiri berbagai sarpras yang sudah tidak layak pakai. Seperti gedung untuk kantor kepala dinas dan sekretariat yang sudah rata dengan tanah, APD banyak yang rusak, kondisi tempat istirahat yang tidak memadai, kanopi garasi yang runtuh dan lainnya.
Sebelumnya, pada November 2019 yang lalu Wakil Walikota Cirebon Eti Herawati bersama sejumlah Anggota Komisi II DPRD Kota Cirebon juga pernah menyambangi Kantor Damkar.
Eti kembali menegaskan, untuk sarpras di Damkar, pihaknya sudah memberikan beberapa catatan, tentu hari ini baru sementara, dan secepatnya harus mencarikan solusi.
“Ita yang penting tempat untuk kantornya dulu, karena sudah sangat tidak layak,” demikian jelas Eti usai membuka kegiatan Pertandingan Sepakbola untuk Kelompok Usia (KU) 13 di Stadion Bima, Selasa (11/07).
Selain gedung kantor, lanjut Eti, bagian depan gedung garasi armada juga membahayakan, termasuk kondisi armada pemadam kebakaran milik Damkar pun saat ini dalam kondisi yang mengkhawatirkan.
“Armada mobil juga posisinya mengkhawatirkan, dan harus dicarikan solusi sama Pemda. Minimal cari tempat yang benar-benar memadai untuk sementara,” lanjut Eti.
Untuk persoalan prasarana, seperti APD untuk petugas, dijelaskan Eti, setidaknya bisa diupayakan melalui APBD Kota Cirebon, namun untuk persoalan bangunan kantor, maka Eti merasa kondisi APBD saat ini tidak akan bisa mengcover kebutuhan itu.
“Bangunannya kita pikirkan, karena untuk persoalan bangunan itu persoalan anggaran yang tidak sedikit. Bisa saja menggunakan anggaran pemerintah kota, tergantung situasi kota, atau kita dorong anggaran dari Provinsi,” jelas Eti.
Untuk pembangunan perkantoran, kata Eti, Damkar sendiri sebetulnya sudah mengupayakan untuk mengajukan ke Pemprov Jawa Barat, namun memang kondisi keuangan di Provinsi juga belum sepertinya belum bisa mengcover kebutuhan untuk itu.
“Kalau ke provinsi sudah diupayakan, di Provinsi itu terakhir, berita dari Provinsi bahwasanya di tahun-tahun ini, karena kondisi di Provinsi juga belum sehat betul . Ya mudah-mudahan nanti 2024,” jelas Eti.
Sebagaimana diketahui, saat ini, Kepala DPKP pun berkantor di pos Pemadam Kebakaran Harjamukti. Bahkan, Eti pun sampai pernah menawarkan agar DPKP berkantor di Rumdin Wakil Walikota nanti setelah ia menyelesaikan masa jabatannya pada Bulan Desember 2023.
“Saya outsorching beres di 12 Desember 2023, rumdin bisa digunakan, buat kantor juga bisa. Tidak menjadi maslah kalau untuk saya, toh rumdin juga ditinggal setahun juga khawatir tidak terurus setelah saya tidak menjabat,” pungkasnya. (Agus)
Discussion about this post