KAB.CIREBON, (FC).- Pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Cirebon terus berjalan dan ditargetkan mulai beroperasi pada 20 Juli 2026. Hingga pertengahan Juni, progres fisik pembangunan dilaporkan telah mencapai 68 persen.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cirebon, Hafidz Iswahyudi, mengatakan target operasional tersebut merupakan hasil dari sejumlah rapat koordinasi yang melibatkan pemerintah pusat dan instansi terkait.
“Berdasarkan informasi yang kami terima, progres fisik saat ini sudah mencapai sekitar 68 persen. Targetnya, pada 20 Juli kegiatan belajar mengajar sudah bisa dimulai,” ujar Hafidz, Senin (15/6).
Meski demikian, Hafidz menjelaskan bahwa kewenangan terkait pembangunan fisik sepenuhnya berada di bawah Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen-PU). Pemerintah daerah, kata dia, hanya berperan mendukung pelaksanaan program tersebut.
“Terkait rincian pembangunan dan sarana yang masih belum tersedia, kami belum menerima informasi lebih lanjut. Data yang kami peroleh sejauh ini berasal dari laporan Kemen-PU,” katanya.
Sementara itu, untuk kesiapan peserta didik, Dinas Sosial memastikan proses penjaringan calon siswa telah dilakukan. Sekolah Rakyat Kabupaten Cirebon akan menampung sebanyak 270 siswa yang terbagi dalam tiga jenjang pendidikan.
Kuota tersebut terdiri dari 90 siswa Sekolah Rakyat Dasar (SRD), 90 siswa Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP), dan 90 siswa Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA).
“Setiap jenjang terdiri dari tiga rombongan belajar dengan kapasitas 30 siswa per kelas. Sistem pendidikan yang diterapkan adalah berasrama,” jelasnya.
Hafidz menambahkan, seluruh calon siswa harus berdomisili di Kabupaten Cirebon dan berasal dari keluarga yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), khususnya kelompok masyarakat miskin dan miskin ekstrem.
Proses penjangkauan peserta didik saat ini dilakukan oleh sumber daya manusia (SDM) Kementerian Sosial dengan sasaran utama keluarga yang masuk kategori desil 1 dan desil 2 dalam DTKS.
“Penjangkauan calon siswa terus dilakukan oleh SDM Kemensos. Sasaran utamanya adalah keluarga miskin dan miskin ekstrem yang telah terdata dalam DTKS,” ungkapnya.
Pemerintah berharap program Sekolah Rakyat dapat menjadi salah satu solusi dalam memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu sekaligus mendukung upaya pengentasan kemiskinan melalui sektor pendidikan.
“Target dari Kementerian Sosial jelas, pada 20 Juli nanti kegiatan belajar mengajar sudah berjalan dan siswa sudah mulai bersekolah di Sekolah Rakyat,” pungkas Hafidz. (Ghofar)
Discussion about this post