KAB. CIREBON, (FC).- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon menyatakan komitmennya untuk mengawal dan memperjuangkan nasib ribuan tenaga honorer kategori R2 dan R3 yang hingga kini belum mendapatkan kejelasan status kepegawaian.
Komitmen tersebut disampaikan langsung oleh Ketua DPRD Sophi Zulfia di hadapan massa aksi yang menggelar unjuk rasa damai di halaman Gedung DPRD, Rabu (30/4).
Dalam aksi tersebut, para honorer menyampaikan tiga tuntutan utama: kejelasan status kepegawaian, pemanfaatan sisa formasi ASN tahun 2024, serta jaminan upah layak sesuai Upah Minimum Kabupaten (UMK).
Sebanyak 1.656 tenaga honorer R2 dan R3 dari berbagai instansi menghadiri aksi dengan membawa spanduk, selebaran, dan semangat perjuangan untuk masa depan yang lebih pasti.
Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Sophi Zulfia, secara tegas menyatakan bahwa pihaknya telah menjadikan persoalan honorer ini sebagai prioritas utama dalam pembahasan lintas OPD bersama Sekretaris Daerah, BKAD, BKPSDM, dan Bagian Organisasi.
“Kami tidak akan lepas tangan. Kami hadir sebagai wakil rakyat dan akan mengawal proses ini hingga ada keputusan konkret dan berpihak pada honorer. Status paruh waktu pun harus dibatasi, tidak lebih dari satu tahun, serta harus diiringi dengan perbaikan kesejahteraan,” kata Sophi di hadapan massa.
Ia juga menyampaikan, DPRD akan mendorong pemerintah daerah untuk menyusun skema pengangkatan penuh waktu (full time) sesuai regulasi pemerintah pusat, serta memastikan formasi ASN tersisa dapat dialokasikan secara adil dan transparan.
aksi, Anton, menyampaikan bahwa tuntutan mereka lahir dari kelelahan bertahun-tahun akibat ketidakpastian status. Ia menekankan bahwa honorer bukan sekadar tenaga pelengkap, melainkan bagian vital dari pelayanan publik. (Suhanan)
Discussion about this post