KAB. CIREBON, (FC).- Dampak pandemi Covid-19 telah memukul berbagai kegiatan dunia usaha, tak terkecuali sektor properti yang mengalami pukulan bertubi-tubi sejak awal tahun 2020.
Terbatasnya kuota KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di awal tahun ini membuat pengembang kesulitan membangun rumah subsidi.
Padahal potensi pasar ada. Permintaan hunian untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) menunjukan tren pertumbuhan.
Ketika kuota sudah tersedia, wabah Covid-19 datang melanda tanah air. Sektor properti kembali mendapat pukulan hebat.
Ketua asosiasi pengembang Real Estate Indonesia (REI) Komisariat Cirebon, Gunadi mengatakan, pandemi Covid-19 telah menambah permasalahan sektor properti semakin komplek. Developer menghadapi rintangan yang sangat berat di tahun 2020.
Kondisi ini diperparah dengan makin selektifnya perbankan dalam memberikan persetujuan kredit pemilikan rumah (KPR). Banyak pemohon khususnya wiraswasta yang sudah mengajukan KPR di awal tahun, namun ditolak bank.
Hal ini dikarenakan perubahan status penghasilan pemohon akibat dirumahkan oleh perusahaannya yang terdampak Covid-19.
“Dampak yang paling hebat adalah terjadinya penolakan-penolakan dari masyarakat yang memohon dukungan KPR. Penolakan-penolakan ini terjadi karena banyak terjadi perusahaan yang merumahkan karyawan,” ungkap Gunadi kepada FC, Selasa (29/12).
Akibat makin selektifnya perbankan memberi persetujuan KPR, tidak kurang dari 1.000 unit rumah subsidi di Cirebon tertunda tak bisa akad kredit di 2020.
“Pada saat proses pengajuan KPR, mereka posisi statusnya masih sebagai karyawan. Tapi begitu berkasnya masuk, karena dampak Covid-19, mereka harus dirumahkan. Sehingga penghasilannya berkurang. Nah, mulai saat itu selektifitas yang dilakukan oleh bank mulai muncul,” ujarnya
Pihak REI bersama asosiasi pengembang lainnya dari Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) dan Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (HIMPERA) di Cirebon terus mencari solusi.
Salah satunya meminta perbankan untuk memberikan kemudahan dalam pelaksanaan proses KPR, khususnya bagi wiraswasta.
Sebab, konsumen wiraswasta memberikan kontribusi terbesar bagi developer dalam penjualan rumah subsidi.
“Sekarang kemampuan dari PNS, TNI-Polri penyerapan terhadap rumah subsidi itu sekitar 20-25 persen. Mungkin 35 persennya adalah karyawan swasta. Kue yang besar adalah wiraswasta. Nah bisa dibayangkan, kue terbesarnya sekarang lagi ditangguhkan,” ungkapnya.
Kemudahan proses KPR bagi wiraswasta dianggap akan memberikan solusi bagi pengembang yang saat ini nyaris tak bisa melakukan kegiatan usaha akibat penjualan unit rumah subsidi yang mengalami penurunan cukup drastis.
Data REI Cirebon mencatat, relisasi KPR Rumah Subsidi tahun 2020 hanya tercapai 5.700 unit dengan nilai pembiayaan mencapai Rp872 miliar.
Angka tersebut menurun sekitar 20 persen dibanding pencapaian tahun lalu sebanyak 7000 unit.
Perwakilan pengembang sekaligus pengurus asosiasi pengembang HIMPERA Cirebon, Yudo Arlianto mengatakan hal yang senada disampaikan Ketua REI Cirebon.
“Apa yang disampaikan oleh Pak Gunadi pastinya juga dialami para pengembang bukan hanya di Cirebon saja, tetapi di seluruh Indonesia,” tandasnya.
Lebih lanjut Yudo mengatakan, dirinya optimis pasar properti di tahun 2021 akan membaik. Namun tentunya, kata dia, tak lepas dari regulasi pemerintah, terutama kaitannya dengan penyediaan kuota KPR FLPP.
“Kita tahun kuota FLPP di 2020 itu cuma 102.665 unit. Di 2021 pemerintah sudah mengumumkan akan menyalurkan FLPP 157.500 unit. Artinya ada kenaikan 53,41 persen. Itu angka yang sangat besar, dan kami optimis bisa mengejar ketertinggalan kami di 2020,” ujarnya
Angka tersebut, lanjut Yudo, belum menghitung KPR Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) dan KPR dengan skema pembiayaan perumahan berupa Subsidi Selisih Bunga (SSB) yang akan disalurkan di 2021
“Ada sekitar 200 developer di Ciayumajakuning yang saat ini bisa dibilang tiarap. Tapi bukan berarti mereka tidak punya project. Mereka punya project yang tidak terserap di tahun ini karena kondisi pandemi,” ungkapnya.
Ia berharap pihak perbankan dapat menggenjot KPR Subsidi. Untuk wiraswasta yang saat ini cenderung ditutup, tahun depan diharapkan bisa dibuka lagi. “Karena memang pangsa pasar wiraswasta ini cukup besar di Ciayumajakuning,” tambahnya.
Sementara itu, Wakil Ketua APERSI Cirebon, Cokro mengatakan, untuk pasar properti di tahun 2021, tetap akan menyasar konsumen wiraswasta.
“Kita 2021 untuk wiraswasta memang masih kita bidik, karena ada juga bank yang masih memberi KPR subsidi untuk wiraswasta, walaupun bank-bank utama sebagai penyalur KPR seperti BTN itu sudah membatasi untuk yang wiraswasta, mereka yang disetujui itu lebih kepada pegawai-pegawai,” ungkap Cokro.
Cokro berharap kedepan BTN tidak hanya menyetujui KPR untuk yang pegawai saja seperti kebanyakan yang terjadi di tahun 2020.
“Di tahun 2020 itu wiraswasta mungkin tidak sampai 10 persen dari jumlah yang disetujui oleh bank. Padahal kan target pemerintah kedepan untuk penyaluran KPR itu malah yang berbasis komunitas, seperti komunitas tukang cukur, ojeg online, UMKM. Tapi pada kenyataannya bank sebagai pemberi KPR nya itulah yang membatasi,” ungkapnya.
Hal ini, lanjutnya, menjadi tugas pemerintah agar mendorong bank-bank penyalur KPR berani untuk memberikan kredit kepada wiraswasta. (Andriyana)
Discussion about this post