KAB.CIREBON, (FC).- Pemerintah Kabupaten Cirebon tengah menyiapkan program inkubator bisnis berbasis teknologi informasi (TI) sebagai upaya meningkatkan daya saing pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Cirebon, Alex Suheriyawan, mengatakan program tersebut merupakan bagian dari grand design pengembangan UMKM yang saat ini masih dalam tahap penyusunan.
“Program ini menjadi bagian dari grand design pengembangan UMKM yang tengah disusun pemerintah daerah,” ujarnya, Senin (13/4).
Ia menjelaskan, inkubator bisnis akan difungsikan sebagai wadah pendampingan menyeluruh bagi pelaku UMKM, mulai dari pendataan, pembinaan, hingga akses pembiayaan.
“Melalui inkubator bisnis, kami ingin membantu UMKM dari sisi pendataan, pembinaan, hingga akses pembiayaan,” katanya.
Menurutnya, jumlah UMKM di Kabupaten Cirebon saat ini mencapai sekitar 202 ribu pelaku usaha. Potensi tersebut dinilai membutuhkan sistem pembinaan yang terintegrasi agar pengembangannya lebih optimal.
Alex menekankan pentingnya pendekatan berbasis data dalam merancang program yang tepat sasaran.
“Pendekatan berbasis data menjadi langkah awal untuk memastikan program intervensi sesuai kebutuhan pelaku usaha,” ujarnya.
Dalam pelaksanaannya, inkubator bisnis akan menyediakan layanan konsultasi usaha, pelatihan terstruktur, serta pendampingan berkelanjutan. Program ini juga akan memfasilitasi akses pembiayaan bagi pelaku UMKM.
“UMKM harus didorong memiliki akuntabilitas keuangan agar bisa menjadi bankable dan lebih mudah mengakses permodalan,” katanya.
Selain itu, pemanfaatan teknologi akan diintegrasikan dalam pengembangan usaha guna meningkatkan daya saing di tengah persaingan pasar.
Alex menambahkan, program ini akan melibatkan berbagai pihak, seperti akademisi, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya.
“Kolaborasi ini penting agar proses pembinaan berjalan optimal dan berkelanjutan,” ucapnya.
Melalui program tersebut, Pemkab Cirebon menargetkan peningkatan omzet dan aset pelaku UMKM, sekaligus mendorong lahirnya wirausaha baru di daerah.
Namun, ia menyebutkan grand design yang tengah disusun masih bersifat dinamis dan terbuka terhadap masukan sebelum ditetapkan sebagai kebijakan resmi pemerintah daerah. (Johan)
Discussion about this post