KAB. CIREBON, (FC).- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta pemerintah Kabupaten Cirebon melakukan perbaikan data penerima bantuan sosial yang selaras dengan data yang dimiliki pusat. Hal tersebut terungkap usai rapat koordinasi akurasi data penerima bantuan sosial secara zoom meeting dengan KPK di Command Center, Setda Kabupaten Cirebon, Selasa (5/9).
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Cirebon, H Hilmi Rivai mengatakan, pimpinan KPK menyampaikan bahwa memang harus ada perbaikan data yang selaras dengan data yang dimiliki pusat. Memang hasil pengamatan dari dinas sosial Kabupaten Cirebon juga banyak data-data, terutama kemiskinan ekstrim yang belum update.
“Misalnya yang sudah meninggal masih tercatat, di Kabupaten Cirebon itu ada potensi mengurangi kemiskinan ekstrim. Karena kurang lebih dari 81 ribu yang dicatat sebagai kemiskinan ekstrim ternyata ada potensi di 51 ribu yang dihapus,” kata Hilmi.
Menurutnya, upaya berikutnya yang akan dilakukan Pemkab Cirebon adalah diberikan waktu oleh KPK selama sebulan untuk menyelaraskan data. Aku Hilmi, hal itu berlaku untuk semua daerah, bukan hanya Kabupaten Cirebon saja.
“Kita diberikan waktu satu bulan untuk memperbaiki data, terutama dari tingkat desa. Karena biasanya, yang ada kesalahan data itu di tingkat desa, misalnya si A sudah meninggal tidak dicatatkan di buku kematian, otomatis masih muncul di pusat,” kata Hilmi.
Karena diberikan waktu sebulan, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cirebon informasinya sudah siap, bahkan sudah terjun ke desa-desa.
“Dan hasilnya beberapa desa siap menolkan data kemiskinan ekstrim, karena memang sudah tidak ada,” kata Hilmi.
Hilmi melanjutkan, ternyata dari data-data itu hampir seluruh Indonesia sama. Kalau yang terjadi di Kabupaten Cirebon itu karena data yang tidak sepadan. Menurutnya, angka Rp7,1 triliun itu di pusdatin Kemendagrinya ada dua kemungkinan, yang pertama dashboardnya masih dalam uji coba, kedua mungkin pengiriman dua kali.
“Sekarang sudah diperbaiki, bahwa yang betul Rp3,58 triliun, jika disepadankan dengan angka 100 miliar, kita di angka 3 koma sekian persen, masih di atas Majalengka, Kuningan keberpihakan terhadap kemiskinan,” pungkasnya. (Ghofar)
Discussion about this post