KAB. CIREBON, (FC).- Kuwu di Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon mengeluhkan tidak adanya alokasi anggaran satu rupiah pun dari pokok- pokok pikiran (Pokir) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat.
Padahal di daerah pemilihan (Dapil) VI ada enam anggota dewan. Sementara di kecamatan tetangga angkanya hingga mencapai miliaran rupiah.
Kecamatan Waled merupakan salah satu wilayah bencana banjir yang seharusnya diperhatikan perbaikan infrastruktur maupun perekonomian masyarakatnya.
Kuwu Desa Cibogo yang juga Sekjen Forum Komunikasi Kuwu Cirebon (FKKC) Ahmad Khudori kepada FC Rabu (24/3) mengatakan, pihaknya bersama para Kuwu di Kecamatan Waled baru saja membahas terkait rencana alokasi anggaran APBD Kabupaten Cirebon hasil musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) 2022 yang dalam waktu dekat akan segera ditetapkan.
Hanya saja, para Kuwu sangat kecewa karena pada plot anggaran yang bersumber dari pokir dewan di Kecamatan Waled nol.
Padahal menurutnya ada enam wakil rakyat yang terpilih asal Dapil VI Kabupaten Cirebon yang meliputi Kecamatan Waled.
“Kami para Kuwu di Kecamatan Waled merasa dianaktirikan, padahal Kecamatan Waled merupakan salah satu wilayah yang memilih mereka, kita lihat tadi di plot anggaran Kecamatan Waled nol dari anggaran pokir dewan,” ungkapnya.
Dijelaskan Ahud sapaan akrab Ahmad Khudori. Kecamatan Waled menjadi salah satu daerah yang selalu dihantam bencana banjir. Setiap musim hujan tiba berkali-kali banjir melnada dan terjadi setiap tahun.
“ Tentunya para anggota DPRD Kabupaten Cirebon sangat mengetahui jika salah satu kecamatan di dapilnya menjadi lokasi bencana,” ujarnya.
Sebagai wilayah bencana, sambung dia, tentunya sangat membutuhkan upaya perbaikan infrastruktur akibat bencana banjir, serta pemulihan perekonomian masyarakat.
Karena yang seharusnya mereka bekerja akan tetapi disibukkan mengamankan rumah mereka karena banjir.
“Dalam waktu dekat, kami para Kuwu di Kecamayan Waled akan melakukan audiensi dengan pimpinan DPRD Kabupaten Cirebon, akan mempertanyakan kenapa Kecamatan Waled nol rupiah anggaran yang bersumber dari pokir dewan,” paparnya.
Hal serupa juga terjadi pada program rumah tidak layak huni (Rutilahu), Kecamatan Waled juga nol program, baik program BSPS dari Kementerian PUPR maupun program Rutilahu dari Pemprov Jabar melalui Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Jabar.
Sementara saat melihat draf anggaran yang bersumber dari pokir dan program rutilahu di Kecamatan Karangwareng angkanya sungguh sangat spektakuler, hal itu membawa kecemburuan sosial bagi desa-desa di Kecamatan Waled.
Padahal sama-sama sebagai daerah perbatasan yang masih sangat banyak membutuhkan perbaikan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakatnya.
“Kita, para kuwu di Kecamatan Waled tentu merasa iri, Kecamatan Waled seolah di anak tirikan sementara Kecamatan tetangga di anak emaskan,” keluhnya. (Nawawi)
Discussion about this post