KAB. CIREBON, (FC).- Meski Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kabupaten Cirebon sudah berjalan, namun Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperdagin) Kabupaten Cirebon mengakui belum melakukan monitoring kesejumlah pusat perbelanjaan, toko modern dan pasar tradisional.
Hal tersebut dikatakan Kepala Disperdagin Kabupaten Cirebon, Deni Agustin melalui Kabid Perdagangan dan Promosi, Dini Dinarsih. Dini mengaku hal itu terjadi karena Surat Edaran (SE) Bupati tentang PPKM baru keluar dan diterima pihaknya pada Senin sore. Namun, setelah SE tersebut turun Disperdagin langsung menindaklanjutinya dengan membagikan isi SE melalui WhatsApp grup toko modern, temasuk kantor pusat toko ritelnya juga.
Menurutnya, cara tersebut ditempuh agar isi SE bisa segera disampaikan ke gerai masing-masing toko ritel.
“Keluarnya (SE) kan (Senin,-red) kemarin sore, tadinya masih dibagian hukum karena harus ada yang diberesi, dan baru keluar sore hari. Tapi oleh kami langsung ditindaklanjuti dengan cara di share melalui grup toko-toko modern,” ujar Dini, Selasa (12/1).
Ia menjelaskan, untuk pelaksanaan monitoring dan pengawasannya sendiri, akan dilakukan bersama dengan Satuan Tugas Penanganan (Satgas) Covid-19 Kabupaten Cirebon yang di dalamnya terdapat unsur Satpol PP, Kepolisian dan TNI.
“Pengawasannya oleh Satgas Penanganan Covid-19, nanti selama PPKM ini akan diawasi langsung oleh Kapolresta. Dari kami sendiri nanti ada monitoring sesuai bidangnya masing-masing,” ujarnya.
Dini menambahkan, monitoring sendiri untuk memastikan penerapan jam operasional yang dilakukan oleh pengelola mall, super market atau mini market setelah adanya SE tersebut.
“Sebelum PPKM, jam operasionalnya kan mulai jam 08.00 sampai 20.00 WIB. Dengan terbitnya Perbup PPKM per tanggal 11 Januari menjadi dari jam 08.00 sampai jam 19.00 WIB,” terang Dini.
Selain itu, monitoring juga akan menekankan penerapan Protokol Kesehatan (Prokes) dan pengurangan kapasitas pengunjung menjadi 25 persen dari kapasitas normal. Sedangkan untuk pasar tradisional, baik pasar Pemda maupun desa, SE mengatur jam operasionalnya dari mulai jam 02.00 sampai jam 17.00 WIB. “Jadi bagi pedagang yang biasa jualan siang diberi kesempatan sampai jam 17.00 WIB,” ucapnya.
Bagi pengunjung atau pedagang yang melanggar ketentuan tersebut, Dini menyebut sanksi yang akan diberikan hanya sanksi yang ringan-ringan saja. Sedangkan bagi pengelola atau pengusaha toko modern, akan diberikan sanksi tegas berupa penutupan. “Bagi toko modern yang melanggar akan diberi sanksi penutupan gerai,” tandasnya. (Ghofar)
