“Kami tentunya selalu berharap agar alokasi belanja daerah ini diupayakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas, dalam kerangka pencapaian visi misi Kuningan Maju tahun 2023. Soal pembiayaan daerah pada rencana Perubahan APBD TA 2020, kami mohon penjelasan terkait Silpa sisa penghematan belanja sebesar Rp13,8 miliar lebih,” jelas Udin.
Hal senada disampaikan Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Dede Sembada terkait pendapatan di sektor PAD yang mencapai kenaikan. Fraksi PDI Perjuangan mengapresiasi kepada Bupati dan Wakil Bupati, meskipun dalam keadaan pandemi Covid-19 masih dapat meningkatkan pendapatan Rp10,88 miliar.
“Peningkatan ini bersumber dari pajak daerah Rp1,48 miliar, retribusi daerah Rp6,56 miliar dan hasil pengelolaan BUMD Rp2,06 miliar. Kami berharap optimalisasi pengelolaan BUMD akan lebih dapat ditingkatkan, sebab optimalisasi pengelolaan BUMD tidak berdampak pada pembebanan kepada rakyat,” jelas Desem panggilan akrab Dede Sembada.
Pihaknya merinci, jika sektor pendapatan mengalami perubahan asumsi dari Rp2,66 triliun rencana anggaran sebelum perubahan, dan di parsial ke-enam menjadi Rp2,84 triliun. Kemudian setelah perubahan direncanakan menjadi Rp2,86 triliun, berarti ada penambahan Rp18,55 miliar.
“Penambahan pendapatan ini berasal dari PAD yang bertambah Rp10,89 miliar setelah perubahan parsial ke-enam. Sementara Dana Perimbangan mengalami kenaikan Rp18,31 miliar setelah perubahan parsial ke-enam, sementara di sektor lain-lain pendapatan mengalami penurunan Rp10,65 miliar bila dibandingkan dengan asumsi anggaran di parsial ke-enam,” kata mantan Wabup Kuningan itu.
Selanjutnya dari sisi belanja daerah, Ia beranggapan, khususnya belanja tidak langsung terdapat pengurangan alokasi anggaran sebesar Rp32,49 miliar. Jumlah ini berasal dari pengurangan belanja pegawai Rp24,93 miliar, dan bantuan tidak terduga Rp19,50 miliar.
“Dimana di pos anggaran parsial ke-enam ini dialokasi Rp74,37 miliar untuk penanganan Covid-19, di perubahan menjadi Rp54,87 miliar. Artinya alokasi yang dianggarkan sudah tepat sasaran,” ujar Desem
Sementara di sektro belanja langsung khususnya belanja program kegiatan urusan, pihaknya juga mengapresiasi, karena telah meningkatkan alokasi anggaran dari Rp923,49 miliar menjadi Rp983,16 miliar. Sehingga ada peningkatan Rp59,67 miliar, yang mana belanja langsung program dan kegiatan ini sangat bersentuhan dengan kepentingan masyarakat. (M Ali)
Discussion about this post