KAB. CIREBON, (FC).- Dalam rangka memenuhi target untuk menekan laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Cirebon, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Perlindungan Perempuan dan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Cirebon melakukan MoU dengan beberapa rumah sakit, diantaranya Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Waled, kemarin.
Kepala DPPKBP3A Kabupaten Cirebon, Hj Eni Suhaeni mengatakan, MoU yang dilakukan dengan RSUD Waled adalah tentang fasilitasi pelayanan keluarga berencana di rumah sakit. Sebelumnya, menurut Eni rumah sakit – rumah sakit lain sudah, seperti rumah sakit Sumber Waras, Sumber Hurip, RSUD Arjawinangun dan kali ini dengan RSUD Waled.
“Mungkin ke depan nanti dengan rumah sakit UMC. Intinya siapapun rumah sakit yang meminta kerjasama atau MoU dengan kami tentunya terbuka, terutama untuk pelayanan KB di rumah sakit,” kata Eni kepada wartawan.
Diakui Eni, ketika sudah ada MoU dengan pihaknya maka keuntungan yang diperoleh adalah pengadaan alat kontrasepsi (alkon) akan didistribusikan olehnya, seperti IUD, Implan, KB Suntik dan kondom.
“Jadi kalau kemarin tidak MoU dengan kami, mereka pengadaan sendiri. Tapi setelah ada MoU dengan kami maka barang (alkon,-red) akan didistribusikan oleh kita. Kemudian di dalam MoU juga meminta rumah sakit diutamakan pelayanan KB jangka panjang atau metode kontrasepsi yang sekali pemakaiannya (MKJP), contohnya Medis Operasi Wanita (MOW) atau Medis Operasi Pria MOP,” kata dia.
Dijelaskan Eni, MoU dengan beberapa rumah sakit ini adalah dalam rangka untuk pelayanan KB terhadap ibu pasca bersalin dan pelayanan pasca kesuburan.
Jadi, diharapkan Eni, kalau yang bersalin di rumah sakit bisa langsung dilayani KB-nya, karena sejauh ini, aku Eni di bidan puskesmas maupun swasta sudah berjalan.
“Hal ini dengan ber-KB selain untuk menekan laju pertumbuhan penduduk juga untuk menekan angka kematian ibu,” katanya.
“Dengan adanya MoU, diharapkan pelayanan di rumah sakit yang sebelumnya sudah baik akan lebih baik lagi dan lebih lancar,” imbuhnya.
Metode ber-KB secara MOW memang dilaksanakan di rumah sakit, kalaupun ada pelayanan di puskesmas namun tetap tenaga medisnya atau dokternya dari rumah sakit.
Sehingga, lanjut dia, sekarang sudah MoU maka otomatis akan mempermudah masyarakat ber-KB MOW di rumah sakit, tanpa melihat apakah pasien itu tercover BPJS ataupun tidak.
“Diharapkan setiap bulan ada pelayanan secara gratis untuk ibu-ibu yang mau ber-KB MOW, kemudian kita meminta dari rumah sakit setiap tahunnya minimal 2 laki-laki yang MOP. Kita tidak minta banyak,” terangnya.
Di akhir Eni menambahkan, berdasarkan pendataan keluarga tahun 2021 dari 309.103 pasangan usia subur diantaranya 46,5 nya masih belum ber-KB. Masih dikatakannya, dari 46,5 persen ada 28,9 persen yang memang belum punya anak, ibu hamil dan masih menginginkan anak.
“Nah kurang lebih 17 persen ini yang menjadi sasaran kita yang belum ber-KB. Diharapkan juga yang semila KB jangka pendek diharapkan untuk ikut KB jangka panjang seperti MOW atau MOP,” pungkasnya. (Ghofar)
Discussion about this post