“Kita akan kawal kebijakan new normal yang digagas oleh pemerintah karena pondok pesantren adalah asset bangsa dalam pembinaan ilmu-ilmu agama dan pembinaan karakter masyarakat,” ujar politisi dua periode.
Anggota FPKB DPRD Kabupaten Cirebon (H. Mahmudi, Hj. Ismi, H. Pandi, Hasan Bashori, Mad Sholeh & Alam) sepakat bahwa penerapan new normal di pesantren harus didukung penuh oleh pemerintah pusat sampai daerah, sehinngga pondok pesantren akan tetap bisa menerapkan standar protokol kesehatan dan tidak akan menjadi cluster baru penyebaran covid 19.
“Pesantren merupakan komunitas besar yang rentan karena terdiri santri-santri nya berasal dari berbagai daerah. Maka, pemerintah patut memberikan prioritas dalam pencegahan dan penanganan untuk menghadapi new normal agar tidak terjadi cluster baru penyebaran covid-19,” katanya
Harapan mereka bahwa dalam penerimaan santri datang kembali ke ponpes , pemda melalui puskesmasnya memfasilitasi pemeriksaan kesehatan santri mulai dari pemeriksaan suhu tubuh , masker, bahkan rapid test demi kesehatan santri agar sesuai dengan protokol kesehatan. “Pandemi covid 19 merupakan ujian dan tanggung jawab kita bersama yang harus kita hadapi bersama pula,” demikian tegas para anggota FPKB mengakhiri. (Bagja)
Discussion about this post