KUNINGAN, (FC).- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2022 mengalami defisit mencapai Rp250 miliar. Hal itu diketahui dari selisih pendapatan daerah dengan belanja daerah, usai perubahan anggaran di tahun 2022.
Hal tersebut disampaikan Bupati Kuningan, H Acep Purnama saat Rapat Paripurna DPRD Kuningan KUA dan PPAS Perubahan APBD TA 2022 di Gedung DPRD Kuningan, Senin (8/8).
Dalam kesempatan itu, Bupati Acep menyebut, berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK tahun 2021 terdapat Silpa sebesar Rp65 miliar yang harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan.
“Perlu kami sampaikan juga, ada kekurangan alokasi pada beberapa komponen belanja yang harus dianggarkan dalam APBD Perubahan TA 2022. Beberapa di antaranya untuk pembayaran gaji ASN, pembayaran untuk THL, alokasi dana desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah, serta pembayaran premi asuransi kesehatan BPJS,” jelas Acep.
Adapun perangkaan dalam KUA dan PPAS Perubahan TA 2022, terdapat sejumlah kenaikan anggaran.
“Pendapatan Daerah semula sebesar Rp2,684 triliun lebih, setelah perubahan menjadi Rp2,777 triliun lebih. Sehingga ada penambahan sebesar Rp92 miliar lebih,” kata Acep.
Sementara belanja daerah, kata Acep, semula sebesar Rp2,662 triliun lebih setelah perubahan menjadi Rp3,071 triliun lebih. Terdapat penambahan anggaran senilai Rp408 miliar.
“Kemudian pembiayaan daerah, penerimaan pembiayaan semula tidak dianggarkan setelah perubahan menjadi Rp65 miliar. Pengeluaran pembiayaan sebelum maupun setelah perubahan tetap sebesar Rp22 miliar,” terang Acep.
Maka dengan jumlah pendapatan daerah sebesar Rp2,777 triliun lebih dan belanja daerah senilai Rp3,071 triliun lebih, lanjutnya, terdapat selisih kurang sebesar Rp293 miliar.
Di samping itu dengan adanya pembiayaan neto sebesar Rp43 miliar lebih, sehingga secara keseluruhan rencana APBD Kabupaten Kuningan untuk TA 2022 memiliki defisit anggaran sebesar Rp250 miliar lebih.
“Tentunya, hal tersebut dapat menjadi bahan pembahasan bersama antara TAPD dengan Banggar DPRD dalam rangka menentukan prioritas anggaran agar sesuai dengan kemampuan keuangan daerah,” ungkap Acep. (Ali)
Discussion about this post