KOTA CIREBON, (FC).- Pembangunan gedung Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) atau Damkar Kota Cirebon hingga kini belum menunjukkan kejelasan.
Meski begitu, Wali Kota Cirebon, Effendi Edo menegaskan, pelayanan pemadam kebakaran dan penyelamatan harus tetap berjalan secara optimal.
Hal tersebut disampaikan Effendi Edo saat meninjau langsung kondisi gedung DPKP bersama Wakil Wali Kota Cirebon, Siti Farida Rosmawati, dan Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Agus Mulyadi.
Menurut Edo, kondisi gedung DPKP saat ini memang belum representatif, namun hal tersebut tidak boleh mengganggu kinerja para petugas di lapangan.
“Kita baru bisa lakukan renovasi pada gedung yang ada. Selain itu, kita juga menambah armada Damkar melalui rekondisi dua unit mobil,” ujar Edo, Kamis (3/7/2025).
Ia juga meminta jajaran DPKP Kota Cirebon untuk tetap menjaga kebersihan lingkungan kantor dan merawat fasilitas yang tersedia.
“Lingkungannya harus tetap dijaga kebersihannya. Rumput jangan dibiarkan tinggi. Tempat kerja harus dibuat nyaman,” ungkapnya.
Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Agus Mulyadi mengungkapkan anggaran untuk DPKP Kota Cirebon sebenarnya sudah tersedia.
Dana tersebut, menurut Agus, bersumber dari bantuan keuangan (Banprov) Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp1,3 miliar dan APBD Kota Cirebon sebesar Rp800 juta.
“Anggarannya sudah ada, tinggal menunggu proses pencairan saja,” kata Agus.
Kepala DPKP Kota Cirebon, Adam Nuridin membenarkan adanya alokasi anggaran dari dua sumber tersebut. Namun, menurutnya, jumlah dana tersebut belum cukup untuk membangun gedung baru.
“Tahun ini bantuan provinsi difokuskan untuk pengadaan alat pelindung diri (APD) bagi petugas dan pembangunan dua titik hydrant mandiri,” jelas Adam.
Dua titik hydrant mandiri tersebut akan dipasang di wilayah padat penduduk yang sulit dijangkau mobil Damkar, yakni di Kelurahan Lemahwungkuk (Cangkol) dan Kelurahan Kasepuhan (Kesunean).
Sementara, dari APBD Kota Cirebon, DPKP mendapatkan anggaran untuk rekondisi dua unit mobil Damkar masing-masing senilai Rp300 juta, serta renovasi gedung sebesar Rp200 juta.
“Dengan segala keterbatasan yang ada, kami tetap berkomitmen memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” imbuhnya.
Sebelumnya, Komisi I DPRD Kota Cirebon meminta pemerintah daerah agar memfasilitasi kebutuhan dasar Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Cirebon. Sebab, saat ini kondisinya memprihatinkan.
Hal itu disampaikan jajaran Komisi I DPRD saat meninjau langsung kantor Dinas Damkar Kota Cirebon di Jalan Terusan Pemuda, Kel. Sunyaragi, Kec. Kesambi. Menurutnya, kebutuhan dasar Dinas Damkar seharusnya mampu dipenuhi pemda.
Terlihat, kondisi gedung sudah tidak memprihatinkan, fasilitas istirahat petugas dan kurang terpeliharanya armada mobil pemadam.
Ketua Komisi I DPRD Kota Cirebon, Agung Supirno menilai, jangan sampai kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi justru menghambat kinerja petugas pemadam dan penyelamatan.
“Kami telah meninjau, bahwa kebutuhan dasar Dinas Damkar sudah seharusnya menjadi perhatian pemerintah daerah. Sehingga jangan sampai ketika merka beristirahat dan beraktivitas malah terganggu,” kata Agung.
Agung juga meminta kepada Dinas Damkar Kota Cirebon agar menginventarisir kebutuhan apa saja yang menjadi prioritas. Sebab, hingga saat ini belum ada unit penyelamat di Dinas Damkar Kota Cirebon.
“Tentunya kami akan sampaikan ini kepada Walikota Cirebon agar memperhatikan kebutuhan tersebut. Apalagi, saat ini masyarakat tren lapor Damkar. Maka dari itu SDM Damkar harus prima,” ujarnya.
Sementara itu, Kasi Kesiapsiagaan Operasi dan Penyelamatan Damkar Kota Cirebon Nurjaman menghitung ada sebanyak 200 personil yang aktif bertugas. Selain itu, kendati ada sembilan armada, hanya enam unit yang saat ini masih beroperasi dengan baik.
“Damkar saat ini sebanyak 200 personel dengan sembilan armada, namun hanya enam yang beroperasi. Itu pun ada dua armada yang perlu perbaikan,” tandasnya. (Agus)
Discussion about this post