KAB.CIREBON, (FC).- Harapan warga Desa Ambulu, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon, untuk terbebas dari ancaman abrasi dan banjir rob kembali menguat.
Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPUJ) bersama sejumlah instansi terkait turun langsung meninjau kawasan terdampak, Kamis (11/6), guna melihat kondisi lapangan sekaligus membahas langkah penanganan yang lebih komprehensif.
Peninjauan tersebut melibatkan BOPPUJ, Bapperida Kabupaten Cirebon, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR), Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP), Pemerintah Kecamatan Losari, serta Pemerintah Desa Ambulu.
Kuwu Ambulu, Sunaji, mengatakan upaya memperjuangkan penanganan abrasi dan banjir rob telah dilakukan selama bertahun-tahun.
Berbagai proposal bantuan hingga permohonan penanganan langsung kepada pemerintah pusat terus diajukan demi menyelamatkan permukiman warga yang kian terancam.
“Banjir rob dan abrasi bukan persoalan baru. Kami terus berupaya mencari solusi agar masyarakat tidak terus hidup dalam ancaman,” ujarnya.
Menurut Sunaji, respons pemerintah pusat sempat terlihat saat laporan kondisi Desa Ambulu mendapat perhatian serius. Bahkan, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) disebut langsung meninjau lokasi hanya beberapa hari setelah laporan disampaikan.
Pada Juli 2024, pembangunan tanggul permanen mulai direalisasikan di sisi timur permukiman. Namun keterbatasan anggaran membuat pembangunan baru mampu menjangkau sekitar 70 meter dari kebutuhan keseluruhan yang mencapai 1,5 kilometer.
Karena penanganan belum menyeluruh, Pemerintah Desa Ambulu kemudian mengambil langkah swadaya dengan membangun tanggul darurat sepanjang 1,43 kilometer menggunakan pancang bambu dan waring pada Januari 2025.
Upaya tersebut sempat mengurangi dampak rob yang setiap hari masuk ke kawasan permukiman. Namun konstruksi sederhana itu akhirnya tidak mampu bertahan menghadapi gelombang pasang laut yang terus berulang.
“Tanggul darurat sempat membantu, tetapi akhirnya jebol karena tekanan gelombang yang terus terjadi,” kata Sunaji.
Tidak hanya mengandalkan upaya lokal, pemerintah desa juga mendatangi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Jakarta pada Oktober 2025 untuk meminta dukungan penanganan. Dari hasil koordinasi tersebut, persoalan banjir rob Ambulu kemudian diarahkan menjadi bagian dari pembahasan lintas kementerian melalui BOPPUJ.
Perjuangan itu membuahkan hasil ketika tim gabungan dari Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian PUPR, Bappenas, dan BOPPUJ melakukan kunjungan lapangan ke Desa Ambulu pada Desember 2025.
Dalam pembahasan tersebut, Desa Ambulu disebut masuk dalam kajian Program Strategis Nasional (PSN) pembangunan Giant Sea Wall atau tanggul laut raksasa yang diproyeksikan menjadi solusi jangka panjang penanganan abrasi dan banjir rob di kawasan Pantai Utara Jawa.
“Kami mendapat informasi bahwa Ambulu menjadi salah satu wilayah yang dipertimbangkan dalam program Giant Sea Wall. Ini tentu menjadi harapan besar bagi masyarakat,” ungkapnya.
Kunjungan lanjutan kembali dilakukan pada April dan Juni 2026 untuk memastikan kondisi lapangan sekaligus memperkuat kajian teknis yang tengah disusun pemerintah pusat.
Meski demikian, realisasi proyek tersebut masih memerlukan proses panjang. Selain membutuhkan investasi besar, pembangunan Giant Sea Wall juga harus melalui berbagai tahapan kajian teknis, lingkungan, dan sosial sebelum dapat dilaksanakan.
Pemerintah Desa Ambulu berharap seluruh proses berjalan sesuai rencana sehingga masyarakat yang selama bertahun-tahun hidup berdampingan dengan banjir rob dan abrasi dapat segera memperoleh perlindungan yang lebih permanen.
“Warga sudah terlalu lama menunggu. Kami berharap upaya yang telah dilakukan selama ini membuahkan hasil dan memberikan masa depan yang lebih aman bagi masyarakat pesisir,” pungkas Sunaji. (Nawawi)
Discussion about this post