KOTA CIREBON, (FC).- Besarnya nilai tunjangan perumahan anggota DPRD Kota Cirebon kembali menjadi sorotan. Nilai tunjangan perumahan yang cukup besar ini sempat menjadi sorotan pada tahun 2025 lalu, di mana saat itu pada Bulan Agustus terjadi aksi demonstrasi yang anarkis.
Demo yang dipicu oleh besarnya berbagai tunjangan yang didapatkan oleh anggota DPR RI dan juga anggota DPRD di berbagai daerah. Saat itu, yang mendapatkan sorotan besarnya nilai tunjangan adalah tunjangan perumahan.
Meski saat ini nilai tunjangan perumahan telah dilakukan efisiensi, namun menurut tokoh masyarakat Cirebon M Agung Sentosa, nilainya masih cukup besar.
Sekedar diketahui, pada 2025 lalu ketua DPRD mendapatkan tunjangan perumahan senilai Rp 52 juta, wakil ketua DPRD Rp 48 juta, dan anggota DPRD Rp 45 juta. Sementara di tahun ini, setelah diefisiensi ketua DPRD mendapatkan tunjangan Rp 36 juta, wakil ketua DPRD Rp 34 juta, dan anggota DPRD Rp 32 juta.
“Setelah diefisiensi nilainya masih cukup besar. Untuk ukuran Kota Cirebon yang notabenenya kota kecil, urgensinya tunjangan perumahan dengan nilai cukup besar itu apa?” kata Agung, Selasa (21/7).
Ia menambahkan, secara undang-undang, tunjangan perumahan anggota DPRD Kota Cirebon jangan melebihi besaran tunjangan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, dan nilainya harus didasari dari nilai apraisal yang bersumber dari klasifikasi fiskal daerah.
“Di mana kategori fiskal Kota Cirebon itu masuk ke dalam kategori fiskal rendah, sehingga besaran tunjangan seharusnya lebih mengedepankan prioritas pembangunan,” tegas Agung.
Ia juga mengatakan, efisiensi anggaran juga seharusnya diterapkan dalam rangka memenuhi nilai pemerintahan yang memenuhi azas umum pemerintahan yang baik (AUPB).
“Perencanaan harus matang. Jangan sampai aksi demonstrasi besar tahun lalu kembali terulang di Kota Cirebon,” ujarnya.
Seperti diketahui, aksi demontrasi besar terjadi pada tahun lalu di mana saat itu ratusan massa merusak gedung DPRD Kota Cirebon. Aksi dipicu oleh beberapa hal, di antaranya besarnya tunjangan perumahan anggota DPR dan anggota DPRD di tiap daerah. (Agus)
Discussion about this post