KAB. CIREBON, (FC).- Hampir sebagian besar alokasi anggaran Pagu Indikatif Kewilayahan (PIK) mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, hal itu terungkap saat pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan Daerah Pemilihan (Dapil) V Kabupaten Cirebon, di aula Kecamatan Babakan, Rabu (1/2).*
Camat Babakan, Asep Nurdin mengatakan, pagu indikatif kewilayahan tahun depan relatif menurun dari tahun sebelumnya. “Tahun 2024 sekitar Rp1,8 miliar PIK kecamatan ini,” katanya usai acara di aula kecamatan setempat, Rabu (1/2).
Kuwu Pasuruan Kecamatan Pabedilan, Muja menuturkan, pengangkutan sampah harus difokuskan tepat waktu. Mengingat, sampah yang terus menumpuk di TPSSa desa. “Perlu adanya penyediaan satu mobil sekaligus kontainer sampah, agar lebih maksimal dalam pengangkutan. Selain itu, kondisi jalan yang memprihatinkan antara Desa Pasuruan hingga Desa Tersana, maka perlu segera dibenahi,” pintanya.
Di tempat yang sama, Anggota DPRD Kabupaten Cirebon, Hermanto mengungkapkan, sampah menjadi tanggung jawab seluruh pihak mulai masyarakat, tingkat desa hingga kabupaten. “Kerja sama seluruh pihak dari desa hingga kabupaten sangat diperlukan, agar anggaran yang sudah ada tidak mubazir. Salah satunya pengangkutan sampah. Selain itu, kesadaran masyarakat dalam memilah sampah sangat diperlukan, guna minimalisasi penumpukan sampah,” ungkap politisi NasDem ini.
Senada dikatakan Anggota DPRD Kabupaten Cirebon, Hj Ismiyatul Fatihiyah Yusuf. Infrastruktur jalan yang memprihatinkan tentunya membutuhkan anggaran sangat besar, maka akan dilakukan bertahap dan bergiliran untuk perbaikan. “Anggaran pemerintah yang sangat terbatas, sehingga secara urunan dari dana pokok pikiran (pokir) akan membenahi berbagai bidang yang diperlukan masyarakat,” ujarnya.
Sementara Anggota DPRD Kabupaten Cirebon lainnya, Aan Setiawan menambahkan, pagu indikatif kewilayahan 2024 relatif menurun, salah satunya dikarenakan menurunnya bagi hasil daerah, selain itu juga adanya penggunaan anggaran yang awalnya akan menjadi tanggungjawab pemerintah pusat, namun dibebankan pemerintah daerah, salah satunya adalah honor untuk PPPK yang jumlahnya sangat besar di Kabupaten Cirebon ini.
“Beberapa hal menjadi prioritas yakni, pendidikan, kesehatan dan infrastruktur yang diutamakan,” imbuhnya.
Dirinya mengharapkan, hasil Musrenbang ini dapat direalisasikan tahun depan. “Perbaikan infrastruktur menjadi prioritas utama. Di samping anggaran dari kabupaten, kami juga akan memberikan pokir di dapil setempat,” pungkas politisi PDI Perjuangan ini. (Nawawi)
Discussion about this post