KAB. CIREBON, (FC).- Anggota DPR-RI Fraksi Perjuangan, Ono Surono mengajak semua pihak untuk mengawal distribusi pupuk bersubsidi di tengah keterbatasan kuota saat ini.
Hal tersebut disampaikan Ono saat menghadiri peringatan Hari Tani di Jagapura Kabupaten Cirebon, Minggu (26/9).
Menurutnya, kebutuhan pupuk di Indonesia berdasarkan RDKP (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) adalah 20 juta ton.
Namun alokasi anggaran yang digelontorkan pemerintah hanya untuk 8 sampai 9 juta ton saja.
“Dengan keterbatasan anggaran itu, tentunya menjadi tugas untuk bagaimana kita mengawal distribusi pupuk yang terbatas ituagar benar-benar yang mendapatkan adalah petani yang berhak, petani yang kepemilikannya tidak tidak lebih dri dua hektar,” tandas anggota Komisi IV DPR-RI ini
Ono juga mengajak untuk mengawasi jaringan distributor atau agen pupuk bersubsidi agar benar-benar disalurkan kepada petani yang berhak.
“Kita harus cek juga jaringan distributor. Manakala ada agen arau distributor yang nakal, ya sudah sama bupati cabut saja rekomendasinya. Usulkan yang baru,” tegas Ono pasda acara Hari Tani yang juga dihadiri Bupati Cirebon, Imron Rosyadi ini
Dengan teknologi informasi yang berkembang sekarang, Ono juga berharap masyarakat petani maupun Gapoktan untuk menginformasikan permaslahan apapun yang ada di petani.
Acara peringatan Hari Tani Nasional ke-61 di Kabupaten Cirebon yang diadakan oleh Aliansi Masyarakat Jagapura Bersatu ini juga dihadiri Bupati Cirebon, Imron Rosyadi.
Dalam kesempatan itu, Bupati menyerap berbagai keluhan dan masukan dari para petani. Terkait masalah kekurangan pupuk, diakui Nupati karena adanya pengurangan anggaran di semua sektor kegiatan.
Disamping itu, Bupati berharap para petani juga agar tertib administrasinya. Petani yang menerima pupuk diharapkan adalah petani yang memiliki kartu tani.
“Pemerintah bukan memersulit, tapi agar memberikan bantun itu tepat sasaran,” tandas Bupati.
Jangan sampai, lanjut Bupati, di tengah keterbatasan ini, pupuk disalurkan kepada orang yang bukan petani.
“Agar nanti pupuk yang terbatas ini supaya benar benar bukan orang yang bukan petani, mempermainkan atau memborong pupuk. Dan masukan-masukan tadi nanti kami bicarakan degan kepala dinasnya juga bantuan Pak Ono dari Komisi IV DPR-RI. Mudah-mudahan ada solusi yang baik,” ungkap Imron. (Andriyana)
