KAB. CIREBON, (FC).- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon mendesak Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) segera merealisasikan perbaikan permanen Tanggul Cimanis yang jebol sejak 2021. Kerusakan yang belum tertangani secara tuntas selama hampir lima tahun itu dinilai menjadi penyebab banjir berulang, merugikan petani, merusak infrastruktur, hingga mengganggu aktivitas masyarakat di wilayah timur Kabupaten Cirebon.
Desakan tersebut disampaikan Sekretaris Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon, Lukman Hakim, saat meninjau lokasi tanggul jebol di Sungai Cimanis, Kecamatan Pangenan, belum lama ini.
Menurut Lukman, penanganan yang dilakukan selama ini masih bersifat sementara sehingga persoalan terus berulang setiap musim hujan maupun saat debit air sungai meningkat.
“Kerusakan ini terjadi sejak 2021 dan sampai sekarang belum ada penyelesaian permanen. Yang dilakukan selama ini hanya perbaikan sementara sehingga masalahnya terus berulang,” ujarnya.
Ia menegaskan, karena Sungai Cimanis berada di bawah kewenangan BBWS, pemerintah pusat harus segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan persoalan yang berdampak luas terhadap masyarakat.
“DPRD Kabupaten Cirebon mendorong BBWS dan pihak terkait agar segera melakukan perbaikan permanen. Sungainya menjadi kewenangan BBWS, sedangkan jalan yang terdampak menjadi kewenangan pemerintah daerah,” katanya.
Sebagai tindak lanjut, Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon berencana menggelar pertemuan bersama pemerintah desa, pihak kecamatan, dan BBWS untuk membahas percepatan penanganan. DPRD juga akan mendorong penyelesaian persoalan tersebut melalui Komisi V DPR RI.
“Kami akan berupaya mendorong melalui Komisi V DPR RI agar program penanganan permanen ini segera mendapat prioritas dan direalisasikan,” tegasnya.
Lukman menjelaskan, kerusakan yang semula hanya berupa tanggul jebol kini berkembang menjadi persoalan yang lebih kompleks. Saluran irigasi terputus, badan jalan mengalami kerusakan, dan aktivitas masyarakat terganggu.
“Awalnya hanya tanggul yang jebol. Sekarang saluran irigasi sudah terputus, bahkan jalan juga ikut rusak. Artinya dampaknya semakin meluas,” ujarnya.
Dampak terbesar dirasakan sektor pertanian. Sedikitnya 350 hektare lahan pertanian terdampak akibat banjir dan terganggunya sistem pengairan. Berbagai komoditas, mulai dari hortikultura hingga tanaman pangan, mengalami kerugian berulang selama beberapa tahun terakhir.
Menurut Lukman, alasan keterbatasan anggaran tidak dapat lagi dijadikan alasan karena kerusakan tersebut terjadi jauh sebelum kebijakan efisiensi anggaran diberlakukan.
“Kalau bicara anggaran, kejadian ini bukan baru kemarin. Ini sudah terjadi sejak 2021. Seharusnya penanganan permanen bisa dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya,” katanya.
Ia mengakui BBWS telah melakukan penanganan darurat dengan membentuk kembali tanggul menggunakan alat berat. Namun langkah tersebut dinilai hanya menjadi solusi jangka pendek yang belum menyentuh akar persoalan.
“Dari tahun 2021 sudah beberapa kali dilakukan penanganan sementara, tetapi tetap jebol lagi. Karena itu kami meminta minimal tahun ini atau paling lambat tahun depan sudah ada pembangunan permanen,” pungkasnya. (Suhanan)
Discussion about this post