Tak hanya mengkritisi, Fraksi Partai NasDem juga mengapresiasi upaya Pemkab Cirebon atas capaian target pendapatan daerah pada sektor-sektor tertentu. Meskipun secara keseluruhan pendapatan asli daerah (PAD) tidak mencapai target maksimal.
“Ini menjadi pertanyaan fraksi partai NasDem dan mohon kepada bupati untuk menyampaikan jawaban secara rinci dengan argumentasi yang sesuai dengan kondisi objektif di lapangan dan ini menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah untuk mengevaluasi program pada pelaksanaan APBD tahun yang sedang berjalan,” tuturnya.
Hal serupa disampaikan Fraksi PKS DPRD Kabupaten Cirebon. Meskipun mendapat penilaian WTP dari BPK, masih terdapat pelayanan dasar yang belum maksimal. Salah satunya adalah pelayanan pencatatan sipil, terutama KTP yang merupakan hak dasar masyarakat.
Utusan Fraksi PKS, Nur Kholis menyebutkan dalam laporan pertanggungjawaban, penyerapan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil lebih dari 90 persen.
“Namun tidak tercermin dari pelayanan kependudukan terutama E- KTP,” ungkap Nurkholis. (Suhanan)
Discussion about this post