KUNINGAN, (FC).- Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Kuningan belum menentukan sikap resmi terkait usulan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk menindaklanjuti polemik PDAM Tirta Kamuning. Saat ini, fraksi berlambang beringin tersebut masih fokus pada tahap pengkajian dan pendalaman data.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Kuningan dari Fraksi Golkar, Saw Tresna Septiani SH, saat ditemui wartawan di Gedung DPRD Kuningan, Selasa (10/2).
“Untuk usulan pansus PDAM, saya belum ada pemikiran ke arah sana. Belum memutuskan apa-apa, karena kita masih melakukan pengkajian,” ujar Tresna.
Menurutnya, Fraksi Golkar tengah menghimpun berbagai informasi dan perbandingan dari sejumlah daerah lain, seperti Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, dan Kabupaten Indramayu, guna memperoleh gambaran menyeluruh sebelum mengambil keputusan politik.
“Kita ingin tahu dulu sejauh mana data yang dihimpun pimpinan, termasuk hasil Komisi II, apa yang sebenarnya terjadi di PDAM. Ini butuh pendalaman,” katanya.
Ia menegaskan, persoalan PDAM tidak bisa dilihat hanya dari sisi pendapatan, tetapi juga harus dikaji dari aspek teknis, administratif, serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.
“Kalau bicara pendapatan, pasti kita bisa dapatkan informasinya. Tapi yang paling penting menurut saya adalah bagaimana penyelesaian SP3 dari BBWS kepada PDAM Kuningan itu sendiri,” tegasnya.
Tresna menyinggung adanya tujuh poin dalam surat peringatan (SP3) dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) kepada PDAM Kuningan yang dinilai seharusnya sudah bisa ditindaklanjuti, namun hingga kini belum sepenuhnya tuntas.
“Tujuh poin itu seharusnya bisa diselesaikan. Faktanya sekarang sudah lewat,” ujarnya.
Terkait sikap fraksi lain yang telah menyatakan dukungan terhadap pembentukan Pansus, Tresna memastikan Golkar belum mengambil posisi dan masih memprioritaskan pendalaman materi.
“Jujur saja, kita belum menentukan sikap. Karena kita masih masuk ke pendalaman sejauh mana masalah PDAM ini,” pungkasnya. (Angga)
Discussion about this post