KAB. CIREBON, (FC).- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon menggelar rapat paripurna dengan agenda “Persetujuan DPRD terhadap Raperda dan Penyampaian Pokok-Pokok Pikiran DPRD Tahun 2026” di ruang sidang paripurna, Rabu (19/3/2025).
Dalam pembahasan Pokir 2026, DPRD Kabupaten Cirebon menyoroti beberapa sektor prioritas, antara lain infrastruktur, pertanian, pendidikan, dan kesehatan. Penyampaian Pokok-Pokok Pikiran DPRD ini menjadi salah satu langkah penting dalam mendorong perencanaan pembangunan yang lebih partisipatif
Agenda ini menjadi salah satu momen strategis dalam perencanaan pembangunan daerah, di mana DPRD menyampaikan berbagai usulan berdasarkan hasil reses dan aspirasi masyarakat. Rapat ini dihadiri oleh unsur pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Cirebon, serta jajaran eksekutif, termasuk Bupati Cirebon H. Imron, Wakil Bupati H. Agus Kurniawan Budiman, Sekda Hilmy Riva’i, kepala SKPD, camat, dan tamu undangan lainnya.
Kehadiran berbagai pemangku kebijakan ini menunjukkan pentingnya sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam penyusunan kebijakan daerah.
Dalam penyampaian naskah Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Tahun 2026, Wakil Ketua DPRD, H.R. Hasan Basori, menegaskan bahwa dokumen ini disusun berdasarkan hasil reses, kunjungan kerja, serta masukan dari para ahli dan masyarakat.
“Pokok-pokok pikiran DPRD ini merupakan kajian terhadap berbagai permasalahan pembangunan daerah, yang didasarkan pada aspirasi masyarakat. Kami menyerap langsung keluhan dan harapan warga melalui reses, kunjungan kerja, serta masukan dari para pakar dan unsur masyarakat lainnya,” ujar Hasan.
Ia menjelaskan bahwa Pokir DPRD memiliki peran penting dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Pokir ini diharapkan mampu mendorong keselarasan antara program pembangunan pemerintah pusat, daerah, serta kebutuhan riil masyarakat di Kabupaten Cirebon.
“Dokumen ini menjadi salah satu bahan utama dalam menyusun rancangan awal RKPD. Kami ingin memastikan bahwa visi jangka panjang dalam RPJMD dapat tercapai, dengan merangkum berbagai aspirasi masyarakat yang telah kami himpun,”tambahnya.
Dalam pembahasan Pokir 2026, DPRD Kabupaten Cirebon menyoroti beberapa sektor prioritas, antara lain infrastruktur, pertanian, pendidikan, dan kesehatan. Penyampaian Pokok-Pokok Pikiran DPRD ini menjadi salah satu langkah penting dalam mendorong perencanaan pembangunan yang lebih partisipatif.
Dengan mengakomodasi aspirasi masyarakat, DPRD berharap kebijakan yang diambil dapat benar-benar menjawab kebutuhan daerah. Bupati Cirebon H. Imron dalam kesempatan tersebut menyampaikan apresiasi terhadap peran DPRD dalam menyerap dan menyampaikan aspirasi masyarakat. Ia menegaskan bahwa eksekutif akan terus bersinergi dengan DPRD dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
“Pemerintah daerah tentu akan mempertimbangkan masukan dari DPRD dalam menyusun kebijakan pembangunan. Sinergi antara legislatif dan eksekutif sangat penting agar program-program yang dijalankan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” kata Imron. (Suhanan)
Discussion about this post