KUNINGAN, (FC).- Dengan Visi Kuningan Maju berbasis desa di tahun 2023, sesuai informasi yang disampaikan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil di Gedung Sate, Senin (25/1) yang menyampaikan ada kenaikan tingkat kemiskinan yang terjadi di sejumlah kabupaten kota akibat pengaruh pandemi Covid-19 terhadap sektor perekonomian.
Kabupaten Kuningan, menurut Gubernur adalah kabupaten yang jumlah orang miskinnya paling banyak meningkat dari 19 Kabupaten/Kota lainnya di Jawa Barat yang juga mengalami peningkatan kemiskinan.
Boy Sandi, salah satu Pengamat Kuningan menganggap hal ini sebagai kado awal tahun yang baik. Menurutnya, apa yang diberikan oleh Ridwan Kamil yang sudah mengingatkan dan menyadarkan bahwa ada yang salah dengan tata cara kelola pembangunan daerah sehingga kemiskinan terus meningkat.
“Jangan salahkan Covid karena daerah lain yang berhasil menekan angka kemiskinan juga tengah menghadapi pandemi yang sama, ini soal orientasi pembangunan,” ujar Boy saat diwawancara, Rabu (27/1).
Boy mengingatkan, bahwa keberhasilan pembangunan itu tak bisa diukur hanya dengan seberapa bagus gedung-gedung pemerintah, seberapa mewah kendaraan-kendaraan dinas atau segemerlap apa taman kotanya, tapi seberapa besar angka kemiskinan bisa dikurangi di suatu wilayah.
“Ini momentum untuk DPRD dapat melaksanakan tupoksinya secara maksimal, saatnya mewujudkan pembangunan yang berkeadilan,” lanjut Boy.
Daripada sibuk membantah data kemiskinan yang dikatakan oleh Gubernur Jawa Barat, Boy Sandi menyarankan sebaiknya Pemda Kuningan fokus untuk memikirkan langkah kongkrit untuk menanggulanginya.
Baca juga: Ridho Tak Terima Kuningan Disebut Kabupaten Termiskin
“Tahun lalu kan juga begitu, saat kita kemiskinannya rangking 2 se Jawa Barat, lebih sibuk protes terhadap data kemiskinan tapi tak ada langkah konkret untuk menanggulanginya, akhirnya kita sukses mendapat rangking 1 seperti ini,” ujar Boy.
Menurut Boy, Bupati selaku Kepala Daerah harus segera melakukan evaluasi kembali arah pembangunan daerah, dan salah satu pihak/SKPD yang harus dievaluasi adalah Bappeda.
“Saya fikir Bappeda ya sebagai perencana pembangunan daerah, idealnya kan mereka menyusun arah pembangunan dengan melihat kondisi tahun sebelumnya,” lanjut Boy.
Berkaca dari tahun sebelumnya, Boy menegaskan maka otomatis bagaimana pembangunan difokuskan untuk menyelesaikan tunggakan-tunggakan pembangunan agar kita tak terjerembab kearah peningkatan angka kemiskinan.
“Pada konteks ini, saya pertanyakan kualitas daya fikir seorang Ka Bappeda, sekali lagi, mari kita reorientasi lagi arah pembangunan daerah. Saya yakin Bupati punya spirit untuk mewujudkan itu, jangan malah kemudian kita lebih disibukan dengan narasi soal keabsahan data kemiskinan yang disampaikan Gubernur,” pungkas Boy Sandi. (Bambang)
