KOTA CIREBON, (FC).– Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Cirebon terus memperluas jangkauan kemitraan strategis untuk penguatan demokrasi di Kota Cirebon.
Langkah terbaru yang dilakukan Bawaslu Kota Cirebon yaitu melalui penandatanganan perjanjian kerjasama atau memorandum of understanding (MoU) dengan dua perguruan tinggi di Cirebon, yakni Universitas Swadaya Gunung Jati (UGJ) dan UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon pada Senin dan Selasa (23-24/2/2026).
“Alhamdulillah kami telah membangun kerjasama dengan UGJ dan UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Tentu dalam rangka memperkuat kerja-kerja kelembagaan di masa nontahapan ini,” ungkap Ketua Bawaslu Kota Cirebon, Devi Siti Sihatul Afiah dalam keterangannya, Kamis (26/2/2026).
Devi menambahkan, penandatanganan MoU itu juga sekaligus upaya untuk memperluas jaringan pengawasan partisipatif yang terus dibangun oleh Bawaslu Kota Cirebon. Tidak hanya di masa tahapan Pemilu maupun Pilkada, tetapi juga di masa nontahapan.
“Karena di masa nontahapan juga kerja-kerja kelembagaan terus kita lakukan dangan optimal. Seperti, pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, pemutakhiran data parpol, sampai pendidikan politik dan demokrasi di tengah masyarakat,” tuturnya.
Hal senada disampaikan Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Kota Cirebon, Nurul Fajri. Menurutnya, kerjasama dengan perguruan tinggi merupakan instrument penting bagi upaya penguatan demokrasi lokal di masa tidak ada tahapan Pemilu maupun Pilkada.
“Kerjasama dengan perguruan tinggi ini mencakup pelibatan kegiatan pengawasan partisipatif, penelitian akademik tentang kepemiluan dan demokrasi, pendidikan demokrasi, informasi mengenai kepemiluan dan lain sebagainya yang berkaitan dengan kerja-kerja Bawaslu secara kelembagaan,” kata Fajri.
Bahkan, Bawaslu Kota Cirebon juga mendorong agar di lingkungan perguruan tinggi juga dapat menyediakan fasilitas khusus untuk edukasi tentang demokrasi. Selain riset ilmiah yang relevan dengan perkembangan zaman dan berdampak bagi kemajuan demokrasi di Kota Cirebon maupun bagi bangsa Indonesia.
“Misalnya di kampus itu ada pojok demokrasi atau apapun istilahnya. Tapi yang jelas ada tempat khusus untuk tersedianya informasi yang cukup tentang demokrasi dan kepemiluan. Tentu selain juga riset-riset ilmiah yang insya Allah kita bisa saling menguatkan,” kata Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Cirebon, M Joharudin.
Sementara itu, kedua perguruan tinggi tersebut mengapresiasi langkah kolaboratif yang dibangun oleh Bawaslu Kota Cirebon. Mereka menyambut baik dan siap menjalankan program-program kolaboratif dalam rangka penguatan demokrasi.
“Kami sangat menyambut baik dan apresiasi atas kerjasama ini. Tentu harapannya untuk meningkatkan pengamalan tri dharma perguruan tinggi,” kata Rektor UGJ Cirebon, Prof Dr H Achmad Faqih.
Terpisah, Ketua Senat UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Prof Dr H Dedi Djubaedi menilai, kerjasama ini dapat diaktualisasikan dengan beragam cara. Diantaranya yaitu edukasi demokrasi kepada masyarakat, terutama generasi muda.
“Kita menghadapi tantangan yang tidak mudah dalam penguatan demokrasi. Seperti distraksi informasi, fenomena FOMO di kalangan anak muda, hingga pengaruh media sosial. Oleh karenanya, kerjasama ini harus diimplementasikan dengan sebaik mungkin untuk menjaga kualitas demokrasi,” katanya. (Agus)
Discussion about this post