JAKARTA, (FC).- Gelombang dukungan terhadap pengakuan negara Palestina terus menguat menjelang Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang dijadwalkan berlangsung pada September mendatang.
Terbaru, dilansir dari, cnnindonesia. Perdana Menteri Kanada, Mark Carney, mengumumkan rencana negaranya untuk secara resmi mengakui Palestina sebagai negara.
Langkah tersebut mengikuti jejak Perancis dan Britania Raya (UK), yang sebelumnya juga menyatakan niat serupa.
Ketiganya menandatangani deklarasi bersama dengan 14 negara lain di Eropa, yang menyerukan pengakuan terhadap kemerdekaan Palestina dalam konflik panjang dengan Israel.
Meskipun dukungan terhadap pengakuan Palestina semakin menguat, sejumlah negara besar dunia masih belum mengambil langkah serupa.
Berikut adalah daftar negara-negara besar yang hingga saat ini belum mengakui Palestina sebagai negara berdaulat.
1. Amerika Serikat
Sebagai sekutu utama Israel, Amerika Serikat secara konsisten menolak pengakuan negara Palestina.
Washington menyatakan bahwa status Palestina seharusnya ditentukan melalui negosiasi langsung antara Palestina dan Israel.
2. Jerman
Jerman, meski mendukung solusi dua negara, belum secara resmi mengakui Palestina.
Berlin menekankan pentingnya proses diplomatik dan negosiasi sebagai jalan menuju pengakuan.
3. Jepang
Tokyo tetap bersikap hati-hati dan memilih mendukung upaya perdamaian lewat dialog antara kedua pihak.
Jepang belum menunjukkan indikasi akan mengakui Palestina secara sepihak.
4. Australia
Australia juga belum mengakui Palestina, meskipun beberapa partai politik dalam negeri mendorong pengakuan tersebut.
Pemerintah pusat masih mempertahankan posisi netral sambil mendukung solusi dua negara.
5. Korea Selatan
Sebagai sekutu AS dan negara dengan hubungan diplomatik erat dengan Israel, Korea Selatan belum mengambil langkah pengakuan terhadap Palestina dan masih mengikuti pendekatan diplomatik multilateral.
Sementara sejumlah negara mulai bergerak menuju pengakuan Palestina, dunia kini menanti apakah negara-negara besar yang selama ini enggan mengambil sikap akan mengubah kebijakan mereka dalam waktu dekat, khususnya di tengah momentum Sidang Umum PBB yang semakin dekat.***
Discussion about this post