KAB. CIREBON, (FC).-  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)  Kabupaten Cirebon mendorong pemerintah daerah memperkuat sinergi dengan sektor swasta agar program tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) lebih terarah dan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah.

Dorongan tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Raden Hasan Basori, dalam rapat kerja gabungan Komisi I hingga Komisi IV bersama perwakilan perusahaan dan Bapperida, belum lama ini. Pertemuan itu membahas optimalisasi tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (TJSLP).

Hasan mengatakan, pembahasan tersebut mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2025 yang diharapkan menjadi landasan penguatan pelaksanaan CSR di Kabupaten Cirebon.

Menurut dia, selama ini perusahaan telah menjalankan program CSR berdasarkan kebijakan masing-masing. Namun, kontribusi tersebut perlu dipetakan secara sistematis, mulai dari besaran dana, jenis kegiatan, hingga hasil yang dicapai.

“Dengan begitu, pemerintah daerah dapat mengetahui sejauh mana program CSR berkontribusi terhadap kebutuhan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Untuk mengoptimalkan potensi CSR, DPRD mendorong pemerintah daerah mengidentifikasi kebutuhan pembangunan dan menyelaraskannya dengan program perusahaan melalui skema musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) CSR.

Melalui mekanisme tersebut, dukungan sektor swasta diharapkan dapat diarahkan pada kebutuhan prioritas, mulai dari persoalan sosial dan lingkungan hingga pembangunan infrastruktur.

Hasan juga menilai forum CSR yang telah melibatkan sejumlah perusahaan perlu diperkuat. Pemerintah daerah diharapkan berperan aktif sebagai fasilitator, membangun komunikasi dengan perusahaan, serta memetakan program yang berpotensi dilaksanakan bersama.

Ia berharap penguatan koordinasi dan penerapan Perda Nomor 10 Tahun 2025 dapat membuat kontribusi CSR lebih terukur dan tepat sasaran, sekaligus mendukung pembangunan Kabupaten Cirebon secara berkelanjutan. (Suhanan)