KAB. CIREBON, (FC).- Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon Teguh Rusiana Merdeka menerima keluhan para tenaga honorer. Sebab, kejelasan akan status dan nasib mereka berkaitan bakal dihapusnya honorer daerah oleh pemerintah pusat.
“Tadi ada beberapa tenaga honorer yang mengadukan kejelasan nasibnya. Khususnya dari salah satu dinas yang tidak masuk struktur dalam formasi yang dibutuhkan di Kabupaten Cirebon,” kata Teguh, Selasa (5/9).
Mereka, kata dia, menghendaki minimal diinfokan atau disosialisasikan formasi apa saja yang dibutuhkan di Kabupaten Cirebon. Mereka juga menginginkan untuk diberikan kesempatan yang sama.
Adapun diterima atau tidaknya, lanjut dia, itu bagian dari akselerasi menjadi bagian dari harapan mereka untuk diterima. Kalaupun tidak, mereka menyadari dan minimal diberikan porsi kesempatan yang sama.
“Untuk bisa mengabdi. Apalagi mereka hampir rata-rata sudah di atas lima tahun. Bahkan ada guru di atas 35 tahun, mereka minta kejelasan,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, sejauh ini baru ada 22 tenaga honorer yang datang ke pihaknya. Mereka, lanjut dia, tidak masuk dalam salah satu formasi karena tidak mengetahui ada surat edaran dari pemerintah daerah, sampai akhirnya memaksakan untuk mengikuti.
“Jadi mereka meminta kejelasan supaya diberikan kesempatan yang sama seperti yang lainnya. Kita belum menginventarisir ada berapa banyak, hanya tadi mewakili dari beberapa kelompok,” katanya.
Yang intinya, kata Teguh, mereka meminta kesetaraan yang sama. Formasi-formasi yang ada, lanjut dia, dari pimpinan daerah, sehingga minta diberikan ruang yang sama supaya berkompetisi yang sama, lolos atau tidaknya itu menjadi bagian dari kesempatannya mereka masing-masing,” ujarnya.
Ia melanjutkan, atas aduan tersebut, pihaknya akan menanyakan terlebih dahulu ke eksekutif. Serta menginventarisir ada berapa banyak tenaga honorer dan kebutuhannya apa saja. Selanjutnya, kebijakan anggarannya mumpuni atau tidak. Termasuk ke depan arah kebijakannya seperti apa.
“Karena ada ribuan orang menunggu kepastian kebijakan dari pemerintah,” katanya. (Suhanan)
Discussion about this post