KAB. CIREBON, (FC).- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon akan menyelaraskan data kemiskinan dengan pemerintah pusat. Pasalnya selama ini data kemiskinan di Kabupaten Cirebon dengan instansi lain mengalami perbedaan.
Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon, H Hilmi Rivai mengatakan, Pemkab Cirebon akan melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat terkait data kemiskinan di wilayahnya. Menurutnya penanganan kemiskinan menjadi tanggungjawab bersama baik pemerintah daerah maupun pusat.
“Kaitan dengan kemiskinan, Pemkab Cirebon akan konsen yang lebih optimal lagi untuk memperhatikan teman-teman yang kurang beruntung. Baik miskin ekstrem atau miskin yang terdapat di data Kemensos ataupun dari Dinas Sosial,” kata Hilmi, Rabu (30/8).
Hilmi mengungkapkan, dirinya telah mengutus BKAD, Bappelitbangda, Inspektorat dan Dinas Sosial untuk menyelaraskan kembali angka-angka dan data yang telah ditetapkan.
“Karena masih ada perbedaan angka dan data yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, baik dengan data kemiskinan atau angka-angka yang menjadi konsen perhatian yang disediakan melalui anggaran di Pemkab Cirebon maupun data-data yang sifatnya global,” ungkapnya.
Dalam waktu dekat, Pemkab Cirebon akan berkordinasi dengan Kemendagri terkait data yang telah ditetapkan di media.
“Ini kan ada perbedaan data Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) yang dimiliki Kemendagri dengan Pemkab Cirebon, sehingga ini menjadi titik poin untuk menyelaraskan data tersebut,” kata Hilmi.
“Karena, ketika ada data -data yang berbeda kita harus menyelaraskan, sehingga tidak ada yang paling benar dan yang salah, perlu di samakan. Mungkin ada kesalahan input dari Pemkab Cirebon maupun dari pemerintah pusat atau provinsi,” imbuhnya.
Terkait anggaran untuk kemiskinan, lanjut Hilmi, Pemkab Cirebon sudah menganggarkan. Tetapi pihaknya menyesuiakan kemampuan anggaran yang ada.
“Dalam anggaran bansos juga ada bantuan rutilahu, itu bagian dari perhatian pengetasan kemiskinan, memberikan bantuan kepada supir, tukang ojek yang terdampak covid-19 dan masih banyak lagi yang bersifat bantuan individu,” katanya. (Ghofar)
Discussion about this post