KAB. CIREBON, (FC).- Dugaan banyaknya ASN yang menerima bansos, Bupati Cirebon, H Imron meminta nama-nama ASN yang telah menerima bansos tersebut dipublish dan rumahnya diberikan tanda seperti masyarakat atau wargga miskin lainnya.
“Sebutkan saja.Siapa ASN yang menerima. Contoh Sekmat, sekmat mana? Guru ya guru mana? Dan jangan lupa rumahnya juga diberikan tanda, bahwa rumah ini telah menerima bansos,” ungkap Bupati Cirebon, Imron Rosyadi kepada wartawan, Kamis (25/11).
Imron meminta kepada ASN yang belum sama sekali menerima bansos, jangan sekali-kali mau menerima, karena aku Imron, masih banyak masyarakat miskin yang belum mendapatkan haknya, kecuali, lanjut Imron, masyarakat miskinnya sudah terpenuhi semua, maka ASN bokeh mengambil sisanya.
“Kalau seandainya sudah memakai bansos itu ya dikembalikan lah, tetapi kalau belum ngambil ya jangan. Warga miskin lainnya saja belum tentu dapat. Ini kan warga miskinnya masih banyak, masa ASN mau ambil jatah warga miskin,” ucapnya.
Sementara, Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, H Mohamad Luthi mengaku belum mengetahui secara pasti kalau ada beberapa anggota nya telah menerima atau masuk datanya sebagai penerima bantuan sosial.
Menurutnya ini adalah koreksi besar yang harus dilakukan oleh Pemda dalam hal ini eksekutif dan legislatif untuk memperbaiki sengkarut data di Kabupaten Cirebon.
Pihaknya sangat menyayangkan situasi ini bisa terjadi dan pihaknya akan segera berdisukusi bersama Bupati untuk memprioritaskan terkait dengan kegiatan verifikasi dan valisdasi (verval) di lapangan.
“Jadi verval perlu segera dilakukan dan kita pastikan semua DTKS benar-benar data riil sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan oleh Kementrian RI. Kami berharap teman-teman di Puskesos juga lebih teliti lagi dalam memverifikasi data-data DTKS,” kata Luthfi.
Saat ditanya keluhan minimnya anggrana verval? Luthfi membenarkan pasalnya dengan situasi bahwa di tahun 2021 hampir 86 persen anggaran di refokusing untuk penanggulangan Covid-19.
Tetapi di tahun 2022 pihaknya sudah memprioritaskan agar verval bisa dilaksanakan selama empat kali dalam setahun.
“Dan kita sudah jadikan ini sebagai program prioritas Pemda. Kita penuhi semua kebutuhannya, dan kami ingin kualitas verval bisa mendalam dan sesuai dengan situasi di lapangan. Besaran nilainya sekitar Rp4 miliar,” kata Luthfi. (Ghofar)
Discussion about this post