BANDUNG, (FC).- Viralnya berita antrean pendaftar kasus perceraian di Pengadilan Negeri Bale Bandung beberapa waktu lalu mengagetkan banyak kalangan. Tak terkecuali Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Jawa Barat Kusmana.
Maklum, selama ini ketahanan keluarga merupakan salah satu concern BKKBN di luar pelayanan kontrasepsi dan pengendalian penduduk.
Kusmana pun langsung mengonfirmasi kepada kepala organisasi perangkat daerah (OPD) yang membidangi program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana (Bangga Kencana) Kabupaten Bandung. Hasilnya, angka perceraian memang naik 10-20 persen.
Meski begitu, penumpukkan antrean pendaftar tidak lepas dari situasi pandemi Covid-19 yang menghentikan sementara pelayanan pengadilan. Ketika keran pelayanan dibuka, pendaftar mengalami lonjakan signifikan.
(Baca Juga: IPKB Beri Materi Jurnalistik pada Review Program Bangga Kencana Kab. Cirebon)
“Ayah langsung menelepon Kepala OPD KB Kabupaten Bandung. Ternyata Pangadilan Bale Bandung itu tidak hanya melayani masyarakat Kabupaten Bandung, melainkan turut mencakup Kabupaten Bandung Barat dan Kota Cimahi. Artinya, ribuan kasus itu tidak bisa diartikan berada di satu kabupaten. Terus terang jika situasi ini terjadi di satu kabupaten cukup membuat kami di BKKBN khawatir,” terang Uung, sapaan Kusmana, saat media gathering kehumasan BKKBN Jawa Barat di salah satu rumah makan di tepi Waduk Cirata, Kabupaten Bandung Barat, 1 September 2020.
Uung yang di kalangan dekatnya kerap dipanggil Ayah ini mengaku memberikan perhatian khusus kepada kasus tersebut. Meski perceraian bukan domain BKKBN, namun ketahanan keluarga merupakan satu prioritas lembaga yang dipimpinnya.
Bahkan, BKKBN era baru sudah melakukan reorientasi program dengan lebih menitikberatkan pada pembangunan keluarga. Pemilihan akronim program dari KKBPK menjadi Bangga Kencana sekaligus menempatkan pembangunan keluarga sebagai garda depan BKKBN.
Discussion about this post