KOTA BANDUNG, (FC).- Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengeluhkan tingginya biaya operasional Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati yang mencapai Rp100 miliar per tahun.
Menurutnya, anggaran besar tersebut tidak sebanding dengan manfaat yang dihasilkan.
Dedi menilai pembiayaan operasional bandara Kertajati perlu dihentikan karena belum memberikan kontribusi ekonomi yang nyata bagi masyarakat Jawa Barat.
Dari total biaya tersebut, sekitar Rp50 miliar digunakan untuk kebutuhan manajemen operasional bandara.
“Kita harus jujur. Manajemennya dibiayai, digaji, tapi menghasilkan apa pun tidak,” ujar Dedi, dikutip FC dari unggahan video akun Youtube Kang Dedi Mulyadi Channel pada Minggu (4/1).
Dedi juga menyoroti upaya mendorong penerbangan umrah dari Bandara Kertajati dengan melibatkan aparatur sipil negara (ASN).
Ia menegaskan tidak setuju jika ASN diarahkan atau diwajibkan menggunakan bandara tersebut demi meningkatkan aktivitas penerbangan.
“Kita mau dorong umrah di Kertajati, tapi harus mengerahkan ASN. Saya tidak setuju. Pola seperti itu tidak akan melahirkan benefit komersial,” tegasnya.
Ia menilai pendekatan tersebut tidak sehat dan tidak berkelanjutan. Menurutnya, jika setiap penerbangan harus didorong dengan kewajiban ASN, maka bandara tidak akan berkembang secara alami.
“Kalau hari ini ASN diterbangkan, besok mau diterbangkan lagi ASN lagi? Kan tidak bisa. Ini kurang sehat,” katanya.
Dedi menegaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Barat harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ia menolak penggunaan anggaran untuk kegiatan yang bersifat mercusuar namun minim dampak ekonomi.
“APBD Provinsi Jawa Barat harus memiliki manfaat bagi kepentingan rakyat. Tidak boleh membiayai kegiatan yang terus bersifat mercusuar,” ujarnya.
Sebagai solusi, Dedi menyatakan akan menyampaikan langsung kepada pemerintah pusat agar pengelolaan Bandara Kertajati diserahkan sepenuhnya kepada pusat. Ia bahkan mengusulkan skema tukar kelola.
“Saya akan menemui jajaran pemerintah pusat, Pak Menhan, Kepala Bappenas. Kita ingin sampaikan bahwa Kertajati ini kita serahkan,” kata Dedi.
Ia mengusulkan agar Bandara Kertajati dialihfungsikan menjadi pangkalan udara pertahanan TNI Angkatan Udara sekaligus kawasan industri pertahanan dalam negeri.
Sebagai gantinya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengelola Bandara Husein Sastranegara.
“Kertajati menjadi pangkalan TNI AU plus industri pertahanan. Jawa Barat mengelola Husein,” pungkasnya. (Andriyana)
Discussion about this post