KAB.CIREBON, (FC).- Dewan Pimpinan Wilayah Komite Nasional Pemanfaatan dan Pelestarian Lingkungan Hidup (Komnas PPLH) Jawa Barat menyoroti pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya terkait tata kelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), kualitas sumber daya manusia, keamanan pangan, hingga pengelolaan limbah dapur.
Sorotan tersebut disampaikan Ketua DPW Komnas PPLH Jawa Barat, Alwan Nasution, saat melakukan koordinasi bersama DPD Komnas PPLH Cirebon Raya di Tajug Pangeran Alas, Perum Gebang Regency, Desa Kalimekar, Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon, Jumat (15/5).
Dalam pertemuan itu, Alwan menekankan pentingnya pengelolaan SPPG secara profesional dan terstruktur agar pelaksanaan program MBG berjalan optimal serta tepat sasaran.
Menurut dia, keberadaan SPPG sebaiknya berada di bawah naungan yayasan agar memiliki sistem pengelolaan yang jelas, terukur, dan bertanggung jawab.
“SPPG harus dikelola secara profesional agar kualitas pelayanan dan keamanan pangan tetap terjaga,” ujar Alwan.
Ia juga menyoroti kompetensi tenaga pengelola dapur dan ahli gizi dalam program MBG. Menurutnya, kemampuan tenaga ahli tidak cukup hanya mengandalkan teori, tetapi juga harus dibarengi pengalaman lapangan dan standar kompetensi yang memadai.
“Ahli gizi jangan hanya mengandalkan teori, tetapi juga harus memahami praktik di lapangan,” katanya.
Alwan menegaskan, Komnas PPLH tidak hanya memberikan kritik terhadap pelaksanaan SPPG, tetapi juga menyiapkan langkah solusi.
Saat ini, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Komnas PPLH tengah mendalami kerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan terkait peningkatan kompetensi pengelolaan makanan bergizi dan sistem keamanan pangan.
Selain itu, Komnas PPLH juga menyiapkan tenaga ahli untuk memberikan pelatihan Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) kepada karyawan SPPG. Pelatihan tersebut dinilai penting guna mencegah potensi kontaminasi makanan selama proses pengolahan.
“Keamanan pangan harus menjadi prioritas agar program MBG benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat,” tegasnya.
Tak hanya fokus pada pengolahan makanan, Komnas PPLH juga menaruh perhatian terhadap pengelolaan limbah dari operasional dapur SPPG.
Sebagai upaya penanganan limbah, DPP Komnas PPLH telah membentuk konsultan sekaligus menjalin kerja sama dengan pabrikan penyedia Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di Semarang yang nantinya menggunakan merek “Bio PPLH”.
Di sisi lain, setiap DPD Komnas PPLH juga akan diberdayakan melalui pelatihan pembuatan bakteri pengurai untuk membantu mengatasi bau dan limbah organik dari dapur MBG.
“Tujuan kami agar pelaksanaan program MBG berjalan baik, aman, dan ramah lingkungan,” pungkas Alwan. (Nawawi)
Discussion about this post