KAB.CIREBON, (FC).- Upaya mendorong keterlibatan generasi muda dalam pengawasan dan perumusan kebijakan daerah terus diperkuat.
Melalui kegiatan Youth Parliamentary Chapter Cirebon, para pelajar se-Kabupaten Cirebon diajak terlibat aktif dalam diskursus kebijakan publik, khususnya terkait pembangunan daerah yang berpihak pada kepentingan rakyat.
Kegiatan yang dikemas dalam forum diskusi strategis ini disambut antusias oleh para pelajar. Sejumlah narasumber kompeten turut dihadirkan, di antaranya Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Cirebon, HR Hasan Basori, Asisten Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemkab Cirebon, Nanan Abdul Manan, serta Akademisi Universitas Gunung Jati (UGJ) Cirebon, M Sigit Gunawan.
Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Sophi Zulfia, dalam sambutannya mengapresiasi pelaksanaan Youth Parliamentary Chapter Cirebon yang dinilainya sebagai forum pembelajaran demokrasi yang relevan dan visioner, terutama karena mengangkat isu pembangunan infrastruktur dari perspektif generasi muda.
Menurut Sophi, pembangunan infrastruktur tidak boleh dimaknai secara sempit. “Pembangunan infrastruktur bukan semata soal jalan, jembatan, irigasi, atau gedung. Lebih dari itu, infrastruktur merupakan fondasi utama bagi pertumbuhan ekonomi, pemerataan kesejahteraan, peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, serta konektivitas antarwilayah,” ujarnya, Minggu (1/2).
Ia menegaskan, sebagai daerah dengan posisi strategis, Kabupaten Cirebon membutuhkan perencanaan dan pengawasan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, adil, dan benar-benar berpihak pada kebutuhan masyarakat.
“Di sinilah peran penting generasi muda. Youth Parliamentary bukan sekadar forum simulasi parlemen, melainkan ruang lahirnya gagasan kritis dan kepedulian terhadap persoalan daerah,” tegasnya.
Sophi juga menekankan bahwa pelajar dan pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan yang kelak akan menentukan arah kebijakan daerah. Karena itu, sejak dini mereka harus dibiasakan berpikir solutif, konstruktif, dan berorientasi pada kepentingan publik.
“DPRD Kabupaten Cirebon sangat terbuka terhadap aspirasi, ide, dan masukan dari generasi muda, khususnya terkait pembangunan infrastruktur. Pemikiran kritis anak muda dibutuhkan agar kebijakan yang lahir tidak hanya teknokratis, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat,” paparnya.
Ia berharap, melalui forum ini, para peserta berani menyampaikan pandangan, kritik, serta rekomendasi yang membangun demi terwujudnya Kabupaten Cirebon yang lebih maju, inklusif, dan berdaya saing.
“Semoga Youth Parliamentary Chapter Cirebon menjadi langkah awal lahirnya generasi muda yang sadar politik, peduli pembangunan, dan siap berkontribusi nyata bagi daerah,” pungkasnya.
Sementara itu, Akademisi Fakultas Hukum UGJ Cirebon, M Sigit Gunawan, menyoroti berbagai persoalan pembangunan di Cirebon, seperti banjir, tata ruang, dan pelanggaran AMDAL, yang menurutnya bukan sekadar masalah teknis.
“Persoalan tersebut adalah masalah tata kelola dan komitmen kebijakan. Kita memiliki regulasi dan instrumen pengawasan, tetapi persoalan utamanya terletak pada konsistensi pelaksanaan dan keberanian penegakan hukum,” tegasnya di hadapan para pelajar.
Ia mengingatkan, jika AMDAL hanya dijadikan formalitas, tata ruang mudah dilanggar, dan pengawasan lemah, maka pembangunan justru akan merugikan rakyat serta merusak lingkungan.
Dalam konteks itu, Sigit mendorong generasi muda untuk berperan sebagai bagian dari sistem pengawasan sosial, terutama di era digital yang memberi ruang luas bagi partisipasi publik.
“Anak muda harus mengawal kebijakan secara cerdas, kritis, dan bertanggung jawab. Tanpa kolaborasi antara pelajar, kampus, masyarakat, media, dan pemerintah, pembangunan berkelanjutan hanya akan menjadi slogan,” ujarnya.
Ia berharap, dari forum Youth Parliamentary Chapter Cirebon ini tumbuh kesadaran kolektif bahwa masa depan Cirebon harus dibangun dengan integritas, keberanian, dan keberpihakan pada kepentingan publik. (Ghofar)
Discussion about this post