BOGOR, (FC).- Pemerintah Kabupaten Cirebon menunjukkan komitmen serius dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan akuntabel.

Melalui Inspektorat Kabupaten Cirebon, Pemkab berkolaborasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyelenggarakan Pelatihan Manajemen Risiko Eksekutif bagi jajaran pimpinan perangkat daerah.

Kegiatan strategis ini digelar selama tiga hari, 26–28 Januari 2026, bertempat di Pusdiklatwas BPKP Ciawi, Bogor, dan diikuti oleh 20 kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Pelatihan ini dirancang untuk memperkuat kapasitas pimpinan daerah dalam mengelola risiko strategis, operasional, serta risiko lintas sektor yang berpotensi menghambat pencapaian target pembangunan daerah.

Manajemen risiko eksekutif dinilai sebagai instrumen krusial dalam tata kelola pemerintahan modern. Dengan pengelolaan risiko yang terukur dan sistematis, perangkat daerah diharapkan mampu mengantisipasi berbagai potensi hambatan program, menekan kegagalan kebijakan, serta meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas kinerja pemerintahan.

Pada hari pertama, peserta mendapatkan pembekalan mengenai Pengembangan Kebijakan Manajemen Risiko Sektor Publik dan Manajemen Risiko bagi Pimpinan Perangkat Daerah.

Widyaiswara Utama BPKP, Danang Wijayanto, menegaskan bahwa manajemen risiko bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan proses strategis yang harus dijalankan secara menyeluruh.

“Manajemen risiko harus dilakukan secara sistematis, iteratif, dan kolaboratif, dengan memanfaatkan pengetahuan serta pandangan para ahli dan pemangku kepentingan,” tegas Danang saat menyampaikan materi.

Ia menambahkan, pengelolaan risiko tidak dapat dilakukan secara sepihak. Dibutuhkan komunikasi yang intensif dan keterbukaan informasi antar pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal.

“Mereka yang menilai dan mengelola risiko harus berkonsultasi dengan pemangku kepentingan terkait untuk memastikan pertukaran informasi yang faktual, relevan, akurat, dan tepat waktu, dengan tetap menjaga kerahasiaan serta integritas data,” jelasnya.

Memasuki hari kedua, pelatihan dilanjutkan dengan materi Manajemen Risiko Sektor Publik untuk Pimpinan, termasuk strategi pengawalan, pemantauan, dan pengawasan implementasi manajemen risiko di lingkungan pemerintah daerah.

Kegiatan ditutup dengan penelaahan mendalam terkait pengelolaan risiko strategis dan risiko lintas sektor, sebagai upaya memperkuat sinergi antarperangkat daerah dalam menghadapi dinamika dan kompleksitas tantangan pembangunan.

Melalui pelatihan ini, Pemerintah Kabupaten Cirebon diharapkan mampu menumbuhkan budaya sadar risiko di setiap lini organisasi, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan lebih adaptif, efektif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas. (Ghofar)