KOTA CIREBON, (FC).- Wilayah Cirebon yang terdiri dari Kabupaten/Kota Cirebon, Indramayu, Majalengka dan Kuningan, merupakan daerah yang rawan dan berpotensi terjadinya tindak terorisme.
Hal ini disampaikan oleh Direktur Pembinaan Kemampuan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Brigjen Polisi Wawan Ridwan, pada kegiatan penguatan kapasitas dan kompetensi personil TNI/Polri dan instansi terkait, dalam rangka mendukung penanggulangan terorisme di Wilayah Cirebon, Rabu (22/6), di sebuah hotel di Jalan Siliwangi, Kota Cirebon.
Wawan mengatakan, wilayah Cirebon termasuk rawan terorisme sehingga perlu ada penguatan kapasitas dan kompetensi personel TNI/Polri serta instansi terkait.
“Cirebon sebuah kota tua di Indonesia yang masyarakatnya memiliki kerukunan dammoleransi luar biasa. Namun faktanya aksi terorisme pernah terjadi,” kata dia.
Hal ini terbukti, dari beberapa aksi teror dan penangkapan terduga teroris di daerah tersebut. Bahkan pada 2017 ada penangkapan terduga teroris berinisial IM. Dia berencana melakukan penyerangan terhadap Presiden Joko Widodo di Bandara Cakrabhuwana Cirebon.
Atas hal itu, lanjut Wawan, BNPT mengadakan kegiatan penguatan kapasitas dan kompetensi personel TNI/Polri dan instansi terkait guna mendukung penanggulangan terorisme di wilayah Cirebon.
“Menyadari potensi ancaman dan tantangan pada masa akan datang, BNPT merespons dengan penguatan kapasitas dan kompetensi kepada TNI/Polri dan instansi terkait,” ujarnya.
Ditegaskan Wawan, berdasarkan UU Nomor 5/2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, BNPT lebih khusus sebagai koordinator pencegahan dan penanggulangan terorisme.
Sementara Walikota Cirebon Nashrudin Azis pihaknya akan mengembangkan program masyarakat sebagai informan, sebagai upaya antisipasi dan penanggulangan terorisme.
Azis meminta perangkat daerah terkait, seperti Kesbangpol, untuk membangun sebuah jaringan agar masyarakat menjadi intelijen pemerintah. Bisa memberi informasi kepada pemerintah apabila ada hal yang dicurigai dan perlu ditangani.
“Karena semua persoalan ada di lingkungan masyarakat. Jadi, perlu peran aktif masyarakat. Misalnya menjadi sumber informasi untuk pemerintah, khususnya terkait penanggulangan terorisme,” jelasnya.
Namun sebagai langkah awal, kata Azis, pemerintah perlu memberi kepercayaan kepada masyarakat dan begitupun sebaliknya. “Itu langkah awal, Kesbangpol bisa koordinasi dengan camat, lurah hingga RT/RW,” ujarnya.
Selain itu, tambah Azis, pelayanan kepada masyarakat juga perlu ditingkatkan, agar masyarakat semakin memiliki tanggung jawab atas keamanan, kenyamanan dan kerukunan di lingkungannya.
“Jangan sampai urusan terorisme itu hanya BNPT dan Densus 88. Tapi masyarakat juga punya andil dan tanggung jawab. Tapi semua dimulai dari pemerintah terlebih dahulu,” tandasnya. (Agus)
